Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Deasy M. Datau mempertanyakan pengangkatan sisa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yang jumlahnya kurang lebih 450.
“Ini sesuai dengan data atau laporan yang disampaikan oleh Sekertaris Daerah dari 1.500 kuota yang diperoleh Gorut, baru 1.050 yang terekrut,” kata Deasy.
Pemerintah eksekutif, kata Deasy harus segera melaksanakan pemenuhan kuota tanpa mengabaikan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
“Tentu kita tidak harus membiarkan sisa kuota tersebut begitu saja atau hanya diam sambil menunggu petunjuk selanjutnya,” ujarnya.
Deasy menegaskan, daerah tidak bisa diam saja. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gorut harus proaktif dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. Karena menurut Deasy, tidak semua daerah yang memperoleh kesempatan merekrut PPPK dan disediakan anggarannya. Disisi lain, daerah lain juga menginginkan hal yang sama, dimana mereka berharap memiliki kuota yang banyak.
“Apalagi Gorut masih memiliki anggaran untuk PPPK, sehingga kesempatan dan modal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tegas aleg PDIP tersebut.
Salah satu tujuan dari pemerintah pusat mengadakan PPPK ini tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui kesempatan kerja di instansi pemerintahan dengan standar gaji yang telah diperhitungkan dan tentunya memadai sesuai dengan standar yang ditentukan.
“Memang benar apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, karena jika menjadi tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) gajinya sedikit. Artinya untuk kesejahteraan itu lebih bagus mereka beralih ke PPPK,” jelasnya.
Namun demikian Deasy menegaskan bahwa terhadap kendala dalam perekrutan PPPK di Kabupaten Gorut itu
belum diketahui oleh pihaknya, dimana jelas letak persoalannya, apakah dari sisi regulasi ataukan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ingat kuota yang diperoleh Gorut tentunya dapat dikatakan lebih dan pastinya kuota yang diberikan tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah daerah,” tandasnya.(*)
Penulis: Alosius Budiman
