Hargo.co.id, GORONTALO – Jumlah partisipasi pemilih menjadi perhatian tersendiri dalam pelaksanaan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Selasa (18/2/2025), selain persoalan regulasi yang terbit terlambat dan juga ada beberapa masukan dari pihak media juga.
FGD yang dipandu langsung oleh Komisioner KPU Gorut dan diikuti oleh beberapa unsur terkait mulai dari Pemkab Gorut, partai politik dan juga media, hal yang paling banyak mendapatkan perhatian soal partisipasi pemilih yang pada pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin mengalami penurunan dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg pada tahun yang sama.
Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penurunan angka partisipasi tersebut,
namun dalam diskusi tersebut berkembang bahwa sebenarnya bukan saja menjadi tanggung jawab dari pihak KPU Gorut saja,
namun juga merupakan tanggung jawab bersama semua pihak termasuk pasangan calon sebagai peserta Pilkada.
Pasalnya, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan penurunan tersebut. Selain penduduk yang sedang berada di luar daerah, juga terkait dengan regulasi pindah memilih dan lainnya yang mungkin kurang diketahui, termasuk untuk masyarakat yang berada di pusat perawatan seperti rumah sakit yang tidak dapat menyalurkan hak pilih mereka.
Disisi lain dari pihak partai politik juga memberikan masukan terkait dengan regulasi yang terkadang terlambat diterbitkan dan hal ini juga diakui oleh pihak KPU Gorut yang juga menghadapi hal demikian.
Persoalan lainnya yakni soal independensi badan Adhock yang diharapkan kedepannya dapat menempati kantor sendiri.
Karena yang ada saat ini, badan Adhock seperti PPK dan PPS itu itu sekretariat mereka
numpang di kantor camat dan kantor desa, sehingga terkadang ada hal yang tidak diinginkan terjadi.
Pada akhir diskusi, Ketua KPU Gorut, Sofyan Djakfar menegaskan bahwa apa yang menjadi masukan,
saran dan kritik tersebut akan dijadikan laporan untuk selanjutnya secara berjenjang akan dilaporkan.
Tidak hanya itu saja, terkait dengan anggaran, Sofyan juga menggambarkan proses hibah yang dari angka Rp. 30 miliar lebih turun hingga Rp. 17,4 miliar.
“Kedepan diharapkan untuk anggaran hibah Pilkada kalau boleh, itu dapat dicicil setiap tahun,
agar ketika tiba saatnya tidak pusing lagi,” tegasnya.
Diakhir diskusi, Sofyan menyampaikan terimakasih atas kontribusi pikiran dan lainnya kepada semua pihak
yang hadir dalam rangka bagaimana meramu pelaksanaan Pemilu kedepannya lebih baik lagi. (Alosius)
