Hargo.co.id, GORONTALO – Belum lama ini, DPRD Gorut menerima aduan dari para petani jagung, karena gudang yang biasa menjadi tempat mereka menjual hasil panen tutup.
Mendapat aduan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Utara langsung mengambil langkah cepat dan turun mendatangi PT. Santosa Utama Lestari (SUL) salah satu gudang penampung di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, bersama dengan beberapa instansi teknis lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Perizinan, dan Bagian Hukum.
Ada tiga poin yang menjadi keluhan petani ke DPRD Gorut, yakni turunnya harga jagung, antrian panjang, dan penutupan tiba-tiba oleh pihak perusahaan atas aktifitas antrian kendaraan masyarakat yang akan menjual Jagung hasil panen ke perusahaan.
“Kami sudah turun. Dan kami meminta agar informasi jangan putus sampai ketingkat bawah. Disini peran supplier agar informasi harga bisa sampai ke petani atau masyarakat yang memasok atau menjual Jagung ke perusahaan,” kata Anggota Komisi II DPRD Gorut, Lukum Diko.
Lebih lanjut ditegaskan oleh Lukum, supplier jangan hanya terima telepon bahwa harga jagung sekian dan sebagainya. Tetapi, dia meminta, suplier harus memberi informasi sampai ke tingkat bawah.
Sementara itu, Nur Aslam Zainuddin selaku Head of Unit PT SUL mengaku,
saat ini suplai sangat melimpah, sedangkan hampir semua gudang jagung di Gorontalo penuh,
sehingga ketika terjadi penumpukan jagung yang ada ini berimbas kepada antrian.
Oleh karena itu, kata Nur Aslam, pihaknya dengan berat hati mengambil keputusan untuk tutup sementara sampai kondisi steril.
“Dan tadi malam (tiga hari lalu) juga kita sudah bicara internal dan kita sampaikan kepada DPRD terkait rencana kita untuk besok kita buka dengan beberapa kondisi yang sudah kita sepakati,” jelasnya.
Sehingga sedapat mungkin pihaknya bisa melakukan pembelian, tetapi dengan tidak menggangu hak orang lain seperti antrian di jalan.
“Sebenarnya kita sudah memberikan update harga jagung yang bisa kita lihat juga di media sosial, ada beberapa supplier yang langsung meluruskan harga. Jadi, saya kira sudah tidak ada masalah, masalah informasi harga jagung dan lain-lain itu sudah berjalan saja,” terangnya.
Hanya memang dikatakan Nur Aslam, yang ditekankan oleh DPRD adalah bagaimana
penyampaian informasi itu akselerasinya bisa lebih baik lagi hingga sampai ke petani bukan hanya di supplier saja.
Diakuinya, saat ini memang tidak ada penjualan karena menunggu informasi dari pusat. Karena penjualan langsung ditangani perusahaan di pusat.
“Memang kita disini hanya mengurusi operasional perusahaan dan sampai saat ini belum dapat informasi penjualan lagi atau tidak,” tutupnya.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman
