Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik menegaskan bahwa persoalan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Hamzah Sidik dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan guru PPPK, Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara, Selasa (19/8/2025).
RDP digelar lantaran para guru PPPK merasa tidak puas dengan kontrak kerja mereka dengan pemerintah daerah hanya setahun saja, bukannya lima tahun.
“Persoalan kontrak PPPK guru di daerah bukanlah persoalan norma, melainkan kebijakan pemerintah daerah yang dipengaruhi kemampuan keuangan,” tegas Hamzah Sidik.
Lebih lanjut dikatakan bahwa aturan yang ada telah mengatur masa kontrak PPPK minimal satu tahun dan dapat diperpanjang hingga usia pensiun.
“Sehingga kebijakan kontrak satu tahun yang diterapkan pemerintah daerah tidak menyalahi norma,” jelasnya.
Menurut Hamzah, ketika berbicara pelanggaran norma, maka dapat dipastikan pihaknya di DPRD akan menolak dengan tegas. Namun dikarenakan menyebut paling sedikit satu tahun, maka kontrak satu tahun di Gorontalo Utara tidak menyalahi aturan.
Soal masa kontrak setahun ini, bukan hanya Kabupaten Gorut saja, kata Hamzah Sidik. Di beberapa daerah lain juga menerapkan hal atau pola yang sama, seperti daerah Kudus, Rembang, dan Kutai Kartanegara.
“Kontrak awal memang setahun, setelahnya akan diperpanjang, namun berdasarkan hasil evaluasi kinerja,” ujarnya.
Masa kontrak tersebut memang sangat dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal, sehingga daerah mengambil kebijakan tersebut.
Disisi lain, aturan pemerintah pusat membatasi maksimal 30 persen untuk belanja pegawai,
sementara saat ini untuk belanja pegawai di Gorontalo Utara hampir menyentuh 40 persen dari APBD.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi guru dengan membangun komunikasi bersama bupati dan wakil bupati,” jelasnya.
Untuk itu, Hamzah Sidik berharap PPPK guru tetap bersyukur sekaligus meningkatkan profesionalisme,
karena evaluasi kinerja akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perpanjangan kontrak berikutnya.
“Pastinya para guru ini adalah aset daerah, bukannya sebuah beban. Kami berharap kedepan jika kondisi keuangan daerah membaik, maka kontrak kerjanya dapat diperpanjang lebih lama lagi,” tandasnya.(Alosius)
