Legislatif

Jayusdi: Kebijakan Retribusi TPA Talumelito Tak Masuk Akal

×

Jayusdi: Kebijakan Retribusi TPA Talumelito Tak Masuk Akal

Sebarkan artikel ini
Jayusdi: Pemkab Gorontalo Jangan Alergi Kritikan - Jayusdi: Kebijakan Retribusi TPA Talumelito Tak Masuk Akal
Aleg DPRD Kabgor, Jayusdi Rivai.

Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo Jayusdi Rivai mendadak marah lantaran kebijakan tentang retribusi dari tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang dinilai tak masuk akal, dalam rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2024, Selasa (17/6/2025).

Berita Terkait:  Sponsori Open Turnamen Grasstrack Motocross, Sri Sumuri: Komitmen Saya Untuk Pemulihan Pohuwato

Jayusdi merasa bingung, dimana TPA yang berada di wilayah di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan dikelilingi permukiman warga di Desa Talumelito dan Desa Ulapato yang tiap hari mencium bau menyengat, tetapi justru Pemerintah Kabupaten Gorontalo diwajibkan menyetor retribusi hingga Rp600 juta ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Jumlah itu, kata Jayusdi Rivai, bahkan naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Berita Terkait:  Reses Aleg Dapil I Pohuwato Monitoring Hotel "Ogah" Bayar Pajak

“Ini TPA ada di wilayah kita, yang bau busuknya kita yang tanggung, yang lingkungannya tercemar masyarakat kita, malah kita yang disuruh bayar. Ini kebijakan paling lucu yang pernah saya dengar,” ketus Jayusdi, dengan suara lantang dihadapan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Ia menyebut, seharusnya bukan Kabupaten Gorontalo yang membayar retribusi, melainkan provinsi atau daerah asal sampah.

Berita Terkait:  Persoalan Keuangan Daerah, Ridwan: Harus Dicarikan Solusinya

“Kita ini jadi korban, jadi tempat buangan sampah dari kabupaten/kota lain, tapi malah kita yang kena retribusi, harusnya kita yang dikompensasi, bukan malah dibebani anggaran,” tegas Jayusdi Rivai.

“Stop setoran ke provinsi dan saya sarankan agar anggaran tersebut dialihkan langsung ke warga terdampak dalam bentuk kompensasi nyata,

Berita Terkait:  Soal Optimalisasi Pajak Retribusi Perhotelan, Iwan Abay Beri Penegasan Khusus

biar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga Talumelito dan Ulapato, kenapa tidak langsung saja bantu mereka?

Jangan lagi bayar provinsi, provinsinya yang untung, kita yang rugi,” geram Politisi partai lambang kabah ini.

Berita Terkait:  Tak Hadiri Paripurna, Fraksi PKB: Itu Sikap Politik Terhadap Rancangan APBD 2024

Jayusdi juga menyinggung soal ketimpangan struktural dalam pengelolaan lingkungan, di mana daerah yang menjadi korban justru dimiskinkan oleh sistem.

“Lucu kan? Kita jadi tempat buangan, tapi bukan kita yang dibayar. Kita malah yang bayar! Ini harus dihentikan. Jangan lagi ada alokasi anggaran kalau belum ada kejelasan. Rakyat kita jangan dikorbankan dua kali!,” tandas Jayusdi Rivai.(Deice) 

Berita Terkait:  Datangi Kemendagri, Banggar DPRD Boalemo Minta Kejelasan Penurunan Dana Transfer