Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik pelantikan 23 Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Gorontalo kian menguat.
DPRD melalui Komisi IV mendorong penelusuran menyeluruh, bahkan membuka opsi pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam proses tersebut.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-P, Novalandi Gani, secara tegas mengusulkan pembentukan Pansus dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa (7/4/2026).
Rapat itu turut menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan, BKPSDM, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
RDP dipimpin Ketua Komisi IV, Jayusdi Rivai, dengan fokus utama membahas kontroversi yang muncul pascapelantikan Kapus.
Menurut Novalandi, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
Ia menegaskan, Puskesmas merupakan institusi strategis yang mengelola anggaran besar melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengisian jabatan harus mengacu pada aturan yang berlaku.
“Tidak tepat jika jabatan Kapus dianggap hanya tugas tambahan. Ini menyangkut tanggung jawab besar, termasuk pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Ia menyoroti dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024, yang mensyaratkan pejabat Kapus memiliki sertifikat pelatihan manajemen Puskesmas.
Novalandi mengungkapkan, terdapat sejumlah pejabat yang dilantik tanpa memenuhi syarat tersebut. Bahkan, ia menyebut sekitar 10 orang tidak memiliki sertifikat yang dipersyaratkan.
“Kalau yang tidak memenuhi syarat justru diangkat, sementara yang memenuhi tidak, ini menjadi kejanggalan serius,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran prosedur dalam pengangkatan jabatan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Karena itu, DPRD diminta segera mengambil langkah antisipatif.
“Jika ini kelalaian, DPRD harus mengeluarkan rekomendasi agar tidak ikut terseret ketika ada implikasi hukum,” katanya.
Selain persoalan syarat administratif, Novalandi turut menyoroti ketidakjelasan status jabatan para Kapus yang dilantik.
Ia mengungkapkan adanya perbedaan antara undangan pelantikan dan isi surat keputusan (SK), di mana sebagian pejabat ternyata hanya berstatus pelaksana tugas (Plt).
“Yang dilantik mengira definitif, tapi ternyata hanya Plt. Ini harus ditelusuri lebih lanjut,” ungkapnya.
Atas berbagai temuan tersebut, Novalandi mendorong agar persoalan ini dibuka secara transparan kepada publik.
Ia menilai pembentukan Pansus menjadi langkah tepat untuk mengungkap seluruh fakta secara komprehensif.
“Masalah ini perlu dibuka secara terang. Kalau perlu, kita bentuk Pansus agar semuanya jelas,” tandasnya.(Deice)
