Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Langkah ini dibahas dalam rapat konsolidasi yang digelar di aula Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo, Jumat (17/4/2026).
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Data BPMP mencatat, sepanjang periode 2024 hingga 2026 terdapat 25.501 anak di Gorontalo yang belum tersentuh layanan pendidikan secara optimal.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa penanganan ATS tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi.
“Masalah ini harus diselesaikan secara kolaboratif. BPMP perlu bersinergi dengan dinas pendidikan dan dinas kependudukan dan catatan sipil agar data yang digunakan benar-benar akurat dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Berdasarkan klasifikasi, jumlah ATS di Gorontalo terdiri dari tiga kategori, yakni Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 8.269 anak, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) 10.227 anak, dan Drop Out (DO) sebanyak 7.007 anak.
Kepala BPMP Provinsi Gorontalo, Rudi Syaifullah, menyebut angka tersebut menjadi tantangan serius di tengah total populasi peserta didik yang mencapai sekitar 245 ribu orang.
“ATS masih menjadi faktor krusial dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah. Ini yang harus menjadi fokus bersama,” jelasnya.
Berbagai langkah strategis pun terus didorong, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026.
Upaya tersebut mencakup pendataan yang akurat, pengawasan, dukungan pembiayaan, pendampingan, hingga pengembalian anak ke bangku sekolah.
Rapat konsolidasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, jajaran pimpinan OPD, serta perwakilan UPT Kemendikdasmen,
termasuk Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kepala Kantor Bahasa.
Pertemuan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak
dalam mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo.(Rls)
