Gorontalo

Persoalan Lahan di Pesisir Danau Limboto Temui Titik Terang, Warga: Perjuangan 10 Tahun Tak Sia-sia

×

Persoalan Lahan di Pesisir Danau Limboto Temui Titik Terang, Warga: Perjuangan 10 Tahun Tak Sia-sia

Sebarkan artikel ini
Persoalan Lahan di Pesisir Danau Limboto Temui Titik Terang, Warga_ Perjuangan 10 Tahun Tak Sia-sia
Suasana rapat terkait persoalan pembayaran tanah di sempadan Danau Limboto yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangungan, Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (20/6/2024). (Foto: HM untuk HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah sekian lama, persoalan pembayaran tanah yang memiliki alas hak di sempadan danau Limboto akhirnya menemui titik terang.

Berita Terkait:  Dekranasda Gorontalo Gelar Pelatihan Teknis, Tingkatkan Kapasitas SDM Perajin Karawo

badan keuangan

Herman Muhidin, salah satu perwakilan Masyarakat mengatakan, pernyataan pemerintah terkait pembayaran lahan tersebut disampaikan langsung oleh Penjabat Gubernur, Rudy Salahuddin.

“Waktu rapat audiensi pertama di Rumah Dinas, ada pak Penjagub. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa kalau perlu beliau sendiri yang akan turun langsung,” kata Herman Muhidin.

Berita Terkait:  Hadiri Lebaran Ketupat di Kampung Jawa, Penjagub Salurkan Bantuan untuk Masjid

badan keuangan

Dirinya menjelaskan, pembayaran tersebut akan dilakukan setelah penetapan lokasi (penlok) oleh BWS II Gorontalo. Dimana, kata dia, proses penlok akan dilakukan pada tahun ini.

“Tahun ini belum bisa karena dananya belum ada. Belum ada juga penlo yang menjadi dasar hukumnya. Penlok oleh BWS II, insyaallah tahun ini akan dilaksanakan,” tuturnya.

Berita Terkait:  Semangat Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota di Gorontalo Patut Diapresiasi

Herman Muhidin juga menyebut dasar hukum yang akan menjadi dasar pembayaran tanah di sempadan danau Limboto tersebut.

“Dasar hukumnya sudah ada yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2015 dan SK Menteri nomor 350 tahun 2023 tentang penetapan batas sempadan danau,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Perekaman KTP El di Gorontalo: Sebelum Desember, Sentuh Target Nasional

“Nah, sesuai penyampaian pihak pemerintah Provinsi Gorontalo di pertemuan kedua, tanah yang masuk dalam sempadan danau itu, Insya Allah akan dibayarkan tahun depann,” tambahnya.

Pertemuan kedua yang dimaksud Herman Muhidin tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangungan, Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (20/6/2024).

Berita Terkait:  Samsat Gorontalo Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Panti Asuhan

Dimana, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan masyarakat Pemilik Lahan di sekitar pekerjaan rehabilitasi Danau Limboto dengan Penjabat Gubernur Gorontalo.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo serta Tim Penasehat Hukum Provinsi Gorontalo hadir dalam pertemuan tersebut.
Berita Terkait:  Dukcapil-PMD Pastikan Registrasi Identitas Kependudukan Digital Terus Berlanjut

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II serta Perwakilan masyarakat.

Selaku pihak yang mengadvokasi masyarakat, Herman Muhidin berharap penyampaian pihak pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut bisa direalisasikan, dan tidak akan sama dengan janji sebelumnya.

Berita Terkait:  Jamin Keamanan Saat Lebaran, Pemprov Gelar Rakor Lintas Sektor

“Insyaallah ini bisa segera direalisasikan. Apalagi ini sudah melibatkan beberapa pihak, baik pemerintah provinsi Gorontalo, BWS maupun pertanahan. Dan ini disampaikan dalam rapat resmi oleh Penjabat Gubernur Gorontalo,” harapnya.

Dirinya juga berharap kepada seluruh masyarakat yang mengantongi alas hak terhadap tanah yang ada di sempadan danau tersebut untuk dapat menahan diri.

Berita Terkait:  Gelar Pemeran UMKM dan Pelayanan Publik, Pemprov Apresiasi Kanwil Kemenkumham

“Dengan adanya pemberitahuan ini, maka perjuangan masyarakat selam 10 tahun akhirnya tidak sia sia. Jadi masing masing pihak menahan diri dulu,” ucapnya.

Penjelasan Pemprov Gorontalo 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangungan, Kantor Gubernur Gorontalo pada Kamis (20/6/2024) menghasilkan sejumlah kesimpulan.

Berita Terkait:  APBD Perubahan 2023 Disetujui, Penjagub Apresiasi DPRD Provinsi Gorontalo

Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Mohamad Trizal Entengo dihadapan pihak BWS Wilayah II Gorontalo, BPN serta PUPR Provinsi Gorontalo.
Persoalan Lahan di Pesisir Danau Limboto Temui Titik Terang, Warga_ Perjuangan 10 Tahun Tak Sia-sia-
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Mohamad Trizal Entengo saat memimpin pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangungan, Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (20/6/2024). (Foto : HM untuk HARGO)

Pertama, dirinya meminta pekerjaan pemeliharaan danau Limboto yang saat ini dikerjakan oleh pihak BWS agar tetap memperhatikan tanah yang belum masuk dalam wilayah proyek tersebut.

Berita Terkait:  Dinilai Berkontribusi Terhadap UMKM, Pemprov Apresiasi Bazar Ramadan BI 2024

“Tolong diperhatikan kepemilikan kepemilikan tanah. Jangan sampai pekerjaan pemeliharaannya ini merugikan karena di situ belum ada proyek,” kata Mohamad Trizal Entengo.

Selanjutnya, kata dia, tuntutan untuk pembayaran tanah yang dimiliki masyarakat itu belum bisa dilakukan

karena belum pada tahap proses pembebasan lahan serta belum ada penetapan lokasi.

Berita Terkait:  Dekranasda Gorontalo Gelar Pelatihan Teknis, Tingkatkan Kapasitas SDM Perajin Karawo

“Proses pembayaran tanah terhadap tuntutan masyarakat, untuk saat ini menurut BWS belum bisa dilakukan, karena itu belum masuk dalam pekerjaan pembebasan tanahnya, belum ada juga dananya,” terangnya.

“Karena memang pembebasannya harus ada satu kesatuan, mulai dari perencanaan, kemudian ada persiapan,

baru ada pelaksanaan dan ke semua itu harus dilakukan melalui tahapan-tahapannya,” ungkap Mohamad Trizal Entengo.

Berita Terkait:  Samsat Gorontalo Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Panti Asuhan

Kendati demikian, dirinya memastikan apabila tanah yang tersebut telah masuk dalam wilayah proyek yang dikerjakan oleh BWS II Gorontalo, maka akan ada pembayaran kepada masyarakat.

“Insyaallah karena tanah bapak Ibu ini masuk dalam sempadan danau,

walaupun itu sudah dibebani dengan hak milik, baik serifikat atau surat-surat keterangan,

maka pada saat nanti pekerjaan nanti dilakukan,” harap Mohamad Trizal Entengo.

Berita Terkait:  Gelar Pemeran UMKM dan Pelayanan Publik, Pemprov Apresiasi Kanwil Kemenkumham

“Pembebasan tanahnya pastilah akan memperhatikan akan memperhatikan hak hak bapak ibu seperti itu. Memperhatikannya berarti akan ada pembayaran terhadap tanah bapak Ibu miliki,” pungkasnya.(*)

Penulis: Sucipto Mokodompis



hari kesaktian pancasila