Kab. Gorontalo Utara

Pilkada Gorut Bukan Ajang Jual atau Gadai Daerah

×

Pilkada Gorut Bukan Ajang Jual atau Gadai Daerah

Share this article
Pilkada Gorut Bukan Ajang Jual atau Gadai Daerah
Pemerhati Kabupaten Gorut, Burhan Blongkot. (Foto: Alosius Budiman/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerhati Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Burhan Blongkot menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilangsungkan pada November mendatang bukanlah ajang untuk menjual atau menggadaikan daerah yang pada akhirnya rakyat menjadi korban.

Berita Terkait:  Terkait Keterbatasan SDM, Sekwan Gorut: Harus Disikapi dengan Bijaksana

“Seperti itulah kata kasarnya. Jangan daerah ini yang didalamnya ada rakyat dan segala macam sebagai bahan gadai demi sebuah ambisi menjadi pemimpin daerah,” tegas Burhan.

Burhan mengatakan, dalam sebuah perhelatan politik, pastinya setiap kontestan membutuhkan persiapan dan juga amunisi untuk bertarung.

Berita Terkait:  Pemkab Gorut Matangkan Persiapan Malam Tumbilotohe

“Termasuk didalamnya tentu uang sebagai mesin penggerak sebuah gerakan dalam memenangkan pertarungan. Selain elektabilitas, partai dan lain sebagainya, sehingga mampu menarik simpati masyarakat untuk memilih kontestan tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, tidak semua pasangan calon memiliki modal dasar untuk maju dalam bertarung. Namun, hal tersebut juga menjadi jalan bagi pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari sebuah kontes politik ini.

Berita Terkait:  Sambut HUT ke-78 RI, Pemkab Gorut Gelar Lomba Karnaval Kenderaan Hias

Sehingga terjadi deal politik ataupun sebuah kesepakatan yang tentu sudah menjadi sebuah rahasia umum.

“Dan ketika ada pasangan calon yang terpilih dan kemudian ternyata ada kesepakatan sebelumnya yang dilakukan, maka ini tentu akan menjadi sebuah beban dalam menjalankan pemerintahan, sehingga tidak fokus dalam melaksanakan program pembangunan daerah yang didalamnya ada sebuah penantian dan harapan rakyat,” tegasnya.

Berita Terkait:  Dinas Pendidikan Gorut Launching Program Ir_One

Burhan selaku masyarakat awam tentu tidak mau hal ini terjadi, dimana pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan ternyata ada beban yang harus dipikul terlebih dulu yang membuatnya tidak fokus.

“Jika ingin bertarung silahkan, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Namun, perlu diingat bahwa rakyat butuh pemimpin yang benar-benar fokus menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bukan menjalankan pemerintahan berdasarkan sebuah kesepakatan dengan pihak lain yang akhirnya berdampak pada daerah dan rakyatnya,” tandas Burhan Blongkot.(*) 

Berita Terkait:  Serap Aspirasi BPD Lewat FGD

Penulis: Alosius M. Budiman