Gorontalo

Soal Mutasi Eksternal PNS, Begini Penjelasan BKD Provinsi Gorontalo

×

Soal Mutasi Eksternal PNS, Begini Penjelasan BKD Provinsi Gorontalo

Share this article
Soal Mutasi Eksternal PNS, Begini Penjelasan BKD Provinsi Gorontalo
Suasana apel Korpri di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. (Foto: Diskominfotik)

Hargo.co.id, GORONTALO – BKD Provinsi Gorontalo menjelaskan tentang mutasi eksternal PNS dari kabupaten kota dan provinsi lain.

Berita Terkait:  Pantau Arus Mudik Di Pelabuhan Gorontalo, Gubernur Minta KSOP Perhatikan Kondisi Cuaca

Penjelasan ini disebut untuk meluruskan penyampaian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea.

Pada salah satu media daring, Adhan Dambea menyebut ada 40 ASN dari Pohuwato yang mutasi ke pemprov sejak tahun 2023.

Berita Terkait:  Kadispora Optimis, Delegasi Gorontalo Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI

Penjelasan ini disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Mutasi dan Promosi, BKD, Ismail Pomalingo.

Menurutnya, pernyataan yang menyebut ada 40 PNS yang dimutasi dari Pemkab Pohuwato ke Pemprov Gorontalo adalah tidak benar.

Berita Terkait:  Disdukcapil PMD Provinsi Gelar Rakorev Penerapan IKD

Faktanya, kata Ismail Pomalingo, jumlah itu berasal dari enam kabupaten kota dan provinsi lain.

“Bahwa ada 40 PNS itu benar, tapi bahwa 40 PNS semuanya dari Pohuwato itu tidak benar. Ini perlu kami luruskan,” kata Ismail Pomalingo.

Berita Terkait:  HIPMI Gorontalo Dukung Pemerintah, Noval: Legalitas Pertambangan untuk Keamanan Penambang

“Di data kami, memang ada PNS yang mengajukan pindah dari kabupaten kota atau provinsi lain sejak tahun 2023,” imbuhnya.

Dirinya mengungkapkan, Para ASN tersebut berasal dari Pohuwato 10 orang, Gorut 10 orang, Kabgor empat orang dan Kota Gorontalo dua orang.

Berita Terkait:  Pemprov Luncurkan Portal PENTAGON, Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi dan Transparan

Kemudian, dari Boalemo ada satu orang, Bone Bolango empat orang serta dari luar provinsi sembilan orang.

Ismail Pomalingo mengatakan, dari jumlah itu tidak semua lulus dan sudah bekerja di Pemprov Gorontalo.
Berita Terkait:  Jelang PENAS XVII, Wagub Idah Pastikan Lokasi Agro dan Perikanan Siap Sambut Peserta Nasional

Mereka masih harus melalui proses persetujuan pelepasan dari instansi asal untuk proses persetujuan pertimbangan teknis BKN.

“Dari jumlah 40 itu, masih ada 11 yang berproses Pertek BKN. Kita belum tahu apakah mereka bisa terterima atau tidak,” imbuhnya.

Berita Terkait:  Gorontalo Ekspor 52 Ton Santan Kelapa Beku ke Tiongkok, Gusnar: Simbol Penting Ekonomi Daerah

Guna mengantisipasi perpindahan pegawai antar daerah, lanjut Ismail Pomalingo, sejak tahun 2024 Pemprov Gorontalo terus berbenah.

Itu dimulai dengan penataan dan pemetaan jabatan pelaksana atau staf. Pada awal Januari telah digelar pelantikan jabatan pelaksana.

Berita Terkait:  Madrasah Fest 2023: Delegasi Gorontalo Sukses Raih Prestasi

Dengan begitu, dapat diketahui analisis kebutuhan jabatan lowong untuk diisi melalui mekanisme akuisisi talenta eksternal.

“Tahun 2024 ini kita perketat. Tidak boleh lagi PNS dari daerah masuk ke provinsi atau sebaliknya. Kita sudah punya analisis kebutuhan jabatan,” ucapnya.

Berita Terkait:  Pemutakhiran Indeks Desa Membangun di Provinsi Gorontalo Rampung Tepat Waktu

“Contohnya sekarang, lima dari 20 jabatan pelaksana yang lowong kita seleksi melalui mekanisme talenta eksternal,” bebernya.

Ismail Pomalingo menyebut proses mutasi antar daerah itu dilakukan mulai dari seleksi administrasi, wawancara, unjuk kinerja hingga CAT BKN.

Berita Terkait:  Festival Kuliner HARFEST 2026 Buka Ruang Baru bagi UMKM Gorontalo

Saat ini ada lima jabatan yang dibuka dan dilamar oleh 111 orang. Dari jumlah itu hanya 15 orang yang lulus administrasi.(Rilis)