Hargo.co.id, GORONTALO – Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara (Gorut) meminta DPRD untuk segera membentuk Pansus Interplasi Bupati Gorut, Thariq Modanggu karena dinilai tidak mampu lagi memimpin Gorut.
Aspirasi disampaikan oleh kelompok aktivis tersebut buntut dari ketidak hadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pelaksanaan Rapat Banggar DPRD Gorut terkait dengan tupoksi lembaga dalam hal ini pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2023.
Menurut Nanang Latif, salah satu kelompok aktivis peduli Gorut, kondisi daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Sebab terinformasi, sampai saat ini Simda Kabupaten Gorut masih tertutup dan belum dapat melakukan penagihan.
Belum lagi beberapa waktu lalu telah di terbitkan surat yang di tandatangani oleh Sekda Gorut terkait dengan himbauan untuk menghentikan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kecuali anggarannya yang bersumber dari DAK.
“Hari ini kami datang ke DPRD ini karena ada undangan secara online dari Wakil Ketua 2, Hamzah Sidik. Namun sayangnya, rapat yang kami nilai sangat penting ini tidak jadi di laksanakan,
karena TAPD tidak hadir. Kami meminta kepada DPRD untuk segera membentuk Pansus Interplasi untuk Bupati Gorut karena tidak mampu memimpin daerah ini” tegas Nanang.
Ssenada dengan Nanang, Efendi Dali yang juga tergabung dalam kelompok aktivis peduli Gorut menyampaikan bahwa banyak persoalan terjadi di Gorut
yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, salah satunya persoalan anggaran.
“Kami minta DPRD segera membentuk Pansus Interplasi untuk Bupati Gorut karena di nilai tidak mampu lagi memimpin daerah ini,” kata Efendi.
Efendi mengaku kelompok aktivis peduli Gorut sangat kecewa dengan sikap TAPD yang seakan tidak peduli dengan kondisi daerah.
Padahal, DPRD telah mengundang mereka untuk datang rapat dan berdiskusi terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yang sampai saat ini menurut asumsi mereka sedang tidak baik-baik saja. Apakah kas kosong, defisit atau memang lagi kolaps?
Tidak hanya soal kejelasan anggaran saja, namun juga ada beberapa persoalan lainnya yang tak jelas,
mulai dari gaji 13 ASN yang sampai saat ini belum terbayarkan, kemudian nasib PTT dan masih banyak lagi hal lainnya.
Menanggapi tuntutan para aktivis, Ketua DPRD, Desy S.M Datau mengatakan bahwa pihaknya masih akan melihat perkembangan kedepan.
“Namun terhadap agenda hari ini kami telah berusaha, namun mungkin bagi mereka agenda ini tidak terlalu penting. Bukan saja kali ini, namun sebelumnya kami juga telah beberapa kali mengundang TAPD untuk rapat, namun belum juga terlaksana” tandasnya.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman
