Hargo.co.id, GORONTALO – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) literasi dan informasi pada Selasa, 17 Juni 2025.
Kegiatan yang dilangsungkan di kantor Dinas Arpus ini, dihadiri oleh pegiat literasi, pengelola perpustakaan sekolah, serta para guru, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Arpus Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto.
Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpus Provinsi Gorontalo, Syahrudin melaporkan tujuan kegiatan tersebut. Yaitu, untuk meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan.
Selain itu, kata dia, juga untuk meningkatkan pemahaman para pustakawan, guru, dan pegiat literasi terhadap kemampuan menelusuri, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara relevan di tengah derasnya informasi yang berpotensi hoax.
Bimtek ini diikuti oleh total 150 peserta yang dibagi dalam tiga tahap. Hari pertama dan kedua berlangsung di kantor Dinas Arpus Provinsi Gorontalo, sementara hari ketiga akan dilaksanakan di Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara.
Kepala Dinas Arpus, Ridwan Hemeto, dalam sambutannya menyoroti sejumlah persoalan penting terkait kondisi perpustakaan di Provinsi Gorontalo. Ia menyebutkan empat tantangan utama yang masih dihadapi, yakni pembangunan perpustakaan yang belum merata, kesenjangan prasarana dan kelembagaan, ketimpangan jumlah dan kualitas SDM perpustakaan, serta masih banyaknya perpustakaan yang belum memenuhi standar.
“Dari total 1.585 lembaga perpustakaan di Gorontalo, baru 141 yang terakreditasi, bahkan 88 di antaranya telah kadaluarsa akreditasinya,” ungkap Ridwan.
Dia juga menyampaikan tingkat minat baca masyarakat Gorontalo yang menunjukkan tren peningkatan. Nilai kegemaran membaca tahun 2024 tercatat sebesar 64,59 persen, naik 2,16 persen dari tahun sebelumnya.
Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) juga mengalami peningkatan dari 70,39 persen pada 2023
menjadi 77,46 persen di tahun ini, meski masih berada pada kategori “sedang”.
“Kita tidak boleh puas dengan angka ini. Diperlukan gerakan literasi yang masif, dimulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Solusi untuk mewujudkan gerakan literasi yang masif, menurut Ridwan, perpustakaan perlu bertransformasi
menjadi pusat peningkatan taraf hidup masyarakat, bukan sekadar tempat membaca dan meminjam buku.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pengelola perpustakaan sekolah.
“Hal ini merupakan tanggung jawab stakeholder yang ada baik itu provinsi kabupaten atau kota termasuk pengelola perpustakaan sekolah,
dan untuk mewujudkan itu semua tentu harus ada sebuah gerakan secara masif mulai dari SD sampai perguruan tinggi mulai dari hulu sampai ke hilir
sebab secara kelembagaan dan sumber daya perpustakaan juga senafas dengan cita-cita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi nasional,” ujarnya.
Bimtek ini sendiri didanai melalui DAK dan bantuan dari Perpustakaan Nasional, sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan perpustakaan di daerah.
“Kita berharap, melalui bimtek ini, kapasitas pengelola perpustakaan meningkat sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal
dan mencetak generasi cerdas yang mampu bersaing di tingkat global,” pungkas Ridwan.(Mg-10)
