Sebuah Konstruksi Alternatif
Di sinilah relevansi Islam muncul, bukan sekadar sebagai identitas spiritual, tetapi sebagai sistem alternatif. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan komoditas. Pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa yang minta dilayani.
Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana para khalifah menolak hidup bermewah-mewahan meski memiliki kesempatan. Umar bin Abdul Aziz misalnya, menolak menerima fasilitas mewah, bahkan memadamkan lampu minyak negara ketika ada urusan pribadi. Bagi mereka, jabatan bukan ladang keuntungan, melainkan tanggung jawab berat yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sistem Islam juga menata ekonomi dengan prinsip yang jelas: sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan diprivatisasi untuk segelintir elite. Tidak ada istilah “tunjangan fantastis” yang justru melukai hati rakyat. Tidak ada aparat yang brutal membungkam rakyat, sebab dalam Islam, amar makruf nahi mungkar (kritik terhadap penguasa) justru bagian dari ibadah.
Maka, merdeka sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan fisik, tapi juga terbebas dari belenggu sistem buatan manusia yang timpang. Merdeka hakiki adalah ketika hukum Allah ditegakkan, ketika keadilan berlaku sama untuk semua, dan ketika negara benar-benar menjadi pelayan rakyat.
Delapan puluh tahun sudah kita mencoba bertahan dengan demokrasi kapitalistik. Hasilnya? Kesenjangan makin lebar, rakyat makin terpinggirkan, dan nyawa bisa hilang hanya karena menyuarakan keadilan. Bukankah sudah cukup lama kita tertipu oleh janji manis demokrasi?
Kini saatnya kita jujur bertanya: apakah kita mau terus puas dengan merdeka setengah hati—merdeka di atas kertas tapi terjajah dalam praktik—atau kita berani menjemput merdeka yang hakiki dengan kembali pada aturan Allah?
