Gorontalo

GAPKI Wilayah Sulawesi Gelar Rakercab dan FGD Penetapan Harga TBS

×

GAPKI Wilayah Sulawesi Gelar Rakercab dan FGD Penetapan Harga TBS

Sebarkan artikel ini
GAPKI Sulawesi Gorontalo
GAPKI Wilayah Sulawesi menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Hotel Aston Gorontalo, Jumat (17/11/2023). (Foto: Iwan/ HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Wilayah Sulawesi menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Hotel Aston Gorontalo, Jumat (17/11/2023).

Berita Terkait:  AMFC 2023 di Gorontalo Dibatalkan, Kenapa?

badan keuangan

Pembukaan Rakercab tersebut dilaksanakan sekaligus dengan menggelar fokus grup discussion (FGD) terkait Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dihadiri oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Anggota dan Calon anggota GAPKI.

FGD yang mengusung tema “Memahami tataniaga harga CPO dan TBS serta metode perhitungan harga TBS petani mitra” itu juga dihadiri oleh sejumlah petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gorontalo.

Berita Terkait:  Koordinasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting Sangat Penting

badan keuangan

Ketua Cabang GAPKI Wilayah Sulawesi, Dony Yoga Perdana mengatakan, FGD tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi agar Pemerintah, Pengusaha dan Petani memiliki pemahaman yang sama terkait Industri Kelapa Sawit.

Dirinya menjelaskan, masih kurangnya Perusahaan Kelapa Sawit membuat GAPKI Wilayah Sulawesi berbeda dari wilayah lain. Organisasi GAPKI di Gorontalo juga tergabung dalam GAPKI Wilayah Sulawesi.

Berita Terkait:  Perekaman KTP El di Gorut dan Pohuwato Capai 100 Persen

“Biasanya, GAPKI itu di satu provinsi ada satu organisasi cabang. Tapi khusus di Sulawesi kita baru satu, yaitu GAPKI Wilayah Sulawesi. Nanti di setiap Provinsi ada Koordinator Wilayahnya,” terang Dony.

Lebih lanjut Dony menerangkan, terdapat tiga organisasi maupun instansi yang berperan dalam pengembangan, termasuk penetapan harga TBS Kelapa Sawit di Gorontalo, yaitu Pemerintah Daerah, GAPKI dan Petani Kelapa Sawit.

Berita Terkait:  Penjagub Buka Bersama dan Serahkan Hibah Rp 100 Juta di Masjid An-Nur

Penetapan Harga tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 tahun 2018. Dimana, harus ada tim penetapan harga TBS yang dipimpin oleh dinas perkebunan atau pertanian Pemda.

“Jadi harus ada forum dimana pengusaha diwakili oleh GAPKI, petani diwakili oleh APKASINDO dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan harga dalam sebulan kedepannya sesuai Permentan tadi,” terangnya.

Berita Terkait:  Zukri Suratinojo Jelaskan Fokus Penggunaan Dana Desa 2024

Meski FGD seperti itu baru pertama kalinya digelar di Provinsi Gorontalo, namun dirinya berharap melalui forum tersebut bisa menghasilkan pemahaman yang sama antara pengusaha, petani, maupun pemerintah.

“Dari sini kita bisa tau, dimana peran petani, peran perusahaan dan peran pemerintah untuk menguatkan kemitraan ini. Karena petani memiliki peran penting dalam industri kita,” imbuhnya.

Berita Terkait:  GovTech Resmi Diluncurkan, Integrasikan Layanan Publik termasuk IKD

Dony Yoga Perdana juga memaparkan terkait sejumlah regulasi yang harus dijalankan oleh beberapa pihak, termasuk pemerintah, pengusaha dan petani yang berkaitan dengan pembinaan serta sejumlah masalah yang sering dihadapi.

“Mungkin karena ada perusahaan kecil yang prakteknya tidak sesuai dengan aturan, akhirnya kemudian membuat jelek citra perusahaan sawit di Indonesia. Akhirnya, perusahaan yang manajemennya bagus ikut kena imbasnya karena informasinya jadi tidak baik di mata masyarakat,” tuturnya.

Berita Terkait:  Tak Hanya Berorientasi IPK dan Ijazah, Perguruan Tinggi Diminta Siapkan Lulusan Siap Kerja

Di tempat yang sama, Koordinator Wilayah (Korwil) GAPKI Gorontalo, Fauzan Abdi mengatakan,

pihaknya memang sengaja memulai kegiatan GAPKI dengan melaksanakan FGD sebagai mitra pengusaha dan petani Sawit.

“Kita mau memulai ini dengan melakukan audiensi dengan pemerintah. Ini sangat penting karena pemerintah ini menjadi bagian dari hal yang terpenting untuk bersama kami, Pengusaha dan petani,” kata Fauzan Abdi.

Berita Terkait:  Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo Salurkan 20 Ribu Keping KTP El ke Kabupaten/Kota

Menurutnya, potensi Sawit di Gorontalo sangat besar jika dilihat dari luasan wilayahnya. Hanya saja, wilayah tersebut tidak terkelola dengan baik sehingga masih kurang investor yang dapat berinvestasi di Gorontalo.

“Sebenarnya sayang juga di Gorontalo baru punya dua pabrik yang berinvestasi di sini,

padahal dari sisi luasan lahan kita lihat potensinya lebih besar,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Penjagub Minta Kantor Dinas di Lingkungan Pemprov Lebih Ramah Disabilitas

Hal tersebut, kata dia, juga dapat dilihat dari jumlah perusahaan sawit di Gorontalo yang bergabung bersama GAPKI. Dirinya berharap jumlah anggota dalam GAPKI Wilayah Gorontalo bisa terus bertambah.

“Harapan kita kedepannya teman teman yang berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit maupun pabriknya,

itu bisa bergabung bersama GAPKI agar kita bisa berjuang bersama,” katanya.

Berita Terkait:  Sekdaprov Jelaskan Pentingnya Penguatan Kemampuan ASN Terhadap Birokrasi

Fauzan juga memaparkan beberapa kelebihan maupun manfaat ketika tergabung masuk dalam GAPKI .

“Ada banyak kelebihan dari sisi regulasi yang terus berubah maupun percepatan dari sisi pemerintah. Intinya kelebihannya sangat banyak. Kami banyak merasakan manfaatnya masuk di keanggotaan GAPKI ini,” pungkasnya.(*) 

Berita Terkait:  GovTech Resmi Diluncurkan, Integrasikan Layanan Publik termasuk IKD

Penulis: Sucipto Mokodompis