Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo dalam hal ini komisi ll melakukan hearing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Dana, Rabu (22/11/2023).
Hearing dilakukan menyusul adanya aduan masyarakat ke Komisi DPRD Kabgor terkait dugaan dana nasabah di tilep oleh oknum karyawan BPR Paro Dana.
Terungkap pada hearing, kronologi berawal ketika seorang guru di wilayah terpencil
melakukan peminjaman di BPR Paro Dana Telaga senilai Rp 30 juta di tahun 2021,
dengan perjanjian pinjaman tersebut dibayar per tiga bulan dari hasil sertifikasi sebesar Rp 5 juta.
“Tetapi, anehnya agunan yang diminta pihak BPR, selain buku tabungan dan kartu ATM, pin ATM pun diminta. Padahal, PIN itu tak boleh diserahkan ke siapapun, PIN itu personal identificasy number, dimana pegawai bank saja tidak pernah tahu PIN para nasabahnya. Anehnya di BPR Paro Dana dimintai kode PINnya,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kabgor, Suwandi Musa.
Lanjut diungkapkan Suwandi, dari hasil perhitungan sang guru, ternyata yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih Rp 100 juta.
Hitungan tersebut, kata Suwandi, berdasarkan hasil cetak rekening Koran dari pihak Bank Sulut Gorontalo
dan setelah diprint terungkap ada penarikan tunai dengan ATM, sementara ATM itu dipegang oleh pihak BPR Paro Dana.
“Kami tidak menuduh ada oknum tetapi ini ada apa? Sehingganya kita lakukan hearing, karena dari hearing pun banyak hal yang agak janggal. Dan jika memang ini hanya perbuatan oknum seharusnya pihak BPR sepenuhnya bertanggung jawab, karena dari bukti yang ada penarikan melalui ATM bukan hanya untuk penarikan pinjaman tetapi diluar dari itu,” beber Suwandi.
“Ada tarikan yang hanya Rp 50 ribu, Rp 100 ribu hingga Rp 1.000.000. Di tarik di Kota, di Suwawa, di Kabila, ini ada apa? Kenapa ada penarikan diluar dari jumlah yang harus dicicil dari pinjaman tersebut? sehingga ini harus kita kawal hingga ke bagian hukum,” tambah Suwandi.
Atas hal ini, Politisi Hanura ini meminta pertanggungjawaban pihak BPR Paro Dana. Jangan sampai, kata Suwandi, ada korban lainnya.
“Kami akan memproses ini juga akan menyurat pada pihak OJK, agar masalah ini tuntas,” tandas Suwandi.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan BPR Paro Dana Yoga Wiratama saat dicoba konfirmasi justru memilih tidak berkomentar dan bergegas meninggalkan kantor DPRD.(*)
Penulis: Deice
