Legislatif

Pansus Soroti Sejumlah Poin Dalam LKPJ Bupati Gorut 2023

×

Pansus Soroti Sejumlah Poin Dalam LKPJ Bupati Gorut 2023

Share this article
Pansus Soroti Sejumlah Poin Dalam LKPJ Bupati Gorut 2023
Ketua Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut), Rahmat Lamadji. (Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Tahun 2023, mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut.

Berita Terkait:  2029, Gerindra Targetkan Raih Kursi Ketua DPRD Kabgor

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ, Rahmat Lamadji saat dihubungi awak media ini pada beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami, baik itu terhadap indikator, maupun juga dalam capaiannya,” kata Rahmat.

Berita Terkait:  DPRD Gorut Gelar Tiga Rapat Paripurna dalam Sehari

Dari pembahasan awal, kata Rahmat, ada beberapa hal yang menarik dan menjadi perhatian bersama, termasuk urusan wajib.

“Misalnya di sektor pendidikan, dari 15 poin indikator, sebagian besar sudah terpenuhi,” ungkap Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Berita Terkait:  RDP Penonaktifan Kades Toto Utara Digelar Tertutup, DPRD Dorong Rekonsiliasi

Selain itu, untuk ubdukator kesehatan, yang menjadi sorotan yakni terkait dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yang dinilai meningkat dan tidak memenuhi target yakni 120 / 10000.

“Terjadi peningkatan menjadi 180/10000. Dan ini yang menjadi pertanyaan kami pihak Pansus,” tegasnya.

Berita Terkait:  Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Zulfikar: Momen Wujudkan Cita-cita Bangsa

Namun dari penjelasan Sekertaris Dinas Kesehatan justru terbalik. Menurutnya seharusnya untuk target tidak berbicara angka, karena Gorut sebenarnya berprestasi.

“Namun ini sudah menjadi ketentuan nasional dan aturannya demikian. Hanya saja jika bentuknya presentasi, justru Gorut berprestasi karena angkanya turun,” jelasnya.

Berita Terkait:  Syarifudin: Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Bisa Berdampak Positif untuk Daerah

Selain terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Pansus juga memberikan perhatian terkait dengan mandatori PEN.

“Yaitu tentang bagi hasil pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi daerah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah ke Desa,” ucapnya.

Berita Terkait:  Pertama Kali, DPRD Hadirkan Mustahiq Saat Sidang Paripurna HUT Boalemo

Dimana, kata Rahmat, sampai saat ini hal tersebut belum memenuhi apa yang diamanatkan dalam regulasi.

“Kemudian juga terkait dengan penetapan PAD yang harusnya disesuaikan dengan tren kenaikan tahunan yang berdasarkan hasil evaluasi dan perhitungan yang tepat,” pungkas Rahmat Lamadji.(*) 

Berita Terkait:  Pemusnahan Ribuan Botol Miras, Irwan: Langkah Strategis Tekan Angka Kriminalitas

Penulis: Alosius M. Budiman