Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) memberikan kesempatan kepada pihak yang akan mengajukan gugatan atas hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.
Sesuai dengan ketentuan, waktu untuk mengajukan gugatan, yakni selama 3×24 jam atau selama tiga hari kedepan pasca KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara.
“Untuk proses gugatan itu, KPU Gorut memberikan waktu selama 3×24 jam setelah penetapan hasil rekapitulasi,” tegas Ketua KPU Gorut, Sofyan Djakfar saat konfrensi pers, Rabu (23/04/2025).
Lebih lanjut dikatakan oleh Sofyan bahwa yang ada saat ini, belum penetapan pasangan terpilih atau pemenang. Namun baru tahapan penetapan hasil rekapitulasi.
“Tadi kami telah menetapkan hasil rekapitulasi pada pukul 18.10 Wita dan hasilnya telah dirilis melalui website resmi KPU,
dan silahkan bagi masyarakat ingin mengetahui, akses saja ke website KPU tersebut,” jelasnya.
Disisi lain, dalam proses rekapitulasi tersebut, dijelaskan oleh Sofyan ada aksi walk out dari saksi pasangan calon nomor 01. Sehingga pada akhir proses rekapitulasi, dokumennya hanya ditandatangani oleh saksi Paslon 02 dan 03.
“Terhadap saksi yang walk out tadi, tidak ada sanksi atau apapun yang dikenakan,” ujarnya.
Selain itu, juga dijelaskan oleh Sofyan terkait dengan penetapan pasangan calon pemenang Pilkada Gorut itu nantinya masih akan menunggu lagi buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi apakah ada gugatan atau tidak.
“Jika tidak ada gugatan maka KPU Gorut akan melakukan penetapan calon terpilih tiga hari (3×24 jam) dari tanggal penetapan hasil suara,” kata Sofyan.
Sementara, terkait partisipasi pemilih pada PSU kali ini menurut Sofyan,
Kabupaten Gorut masih termasuk yang tertinggi karena jumlah partisipasi pemilih masih diatas 80 persen.
Tentunya untuk mencapai hal tersebut, KPU Gorut telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasi bahkan sampai mengedarkan formulir C pemberitahuan.
“Dan ini juga tentu tidak terlepas dari peran badan adhoc yang bekerja secara maksimal di lapangan
dan juga komunikasi serta koordinasi,” tambahnya.
Oleh karena itu, kedepan, terhadap tahapan selanjutnya, Sofyan mengatakan
pihaknya tentu akan menunggu perkembangan apakah akan ada yang melapor ke MK atau tidak.
“Untuk hasilnya mari kita sama-sama menunggu sampai waktu yang ditentukan,
nanti setelah itu baru akan diketahui tahapan apa yang akan dilakukan,” tandasnya.(Alosius)
