Legislatif

Predikat WTP Diapresiasi

×

Predikat WTP Diapresiasi

Share this article
Predikat WTP Diapresiasi
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira saat menerima LHP dan mengapresiasi predikat WTP.

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira memberikan apresiasi terhadap Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang diberikan Senin (19/5/2025).

Berita Terkait:  Begini Tanggapan Aleg DPRD Kabgor Soal Wisuda Jenjang SD Hingga SMA

Zulfikar Usira menjelaskan, Predikat Opini WTP dalam LHP adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Ini tentu tidak lepas dari kerja-kerja kolektif yang dilakukan oleh seluruh jajaran OPD di Kabupaten Gorontalo dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.

Berita Terkait:  Ramsi: Pemkab Gorontalo Harus Tegas Terkait Aset di UMGo

Zulfikar Usira mengakui ini adalah hal yang luar biasa bisa meraih Opini WTP berulang-ulang hingga 15 kali.

Jika suatu instansi mendapat opini WTP berarti Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berita Terkait:  Pemkab Gorut Diminta Optimalkan Potensi PAD

“Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan terpenuhi. Tidak ditemukan kesalahan material dalam pencatatan atau penyajian keuangan,” jelas Zulfikar Usira.

Selain itu, menurutnya dengan pencapaian opini WTP ini adalah sebuah Kebanggaan dan juga citra positif

Berita Terkait:  Bahas APBD Perubahan 2025 dengan Dinas Kominfo, Hardi Mopangga Sampaikan Hal Ini

bagi pemerintah daerah dan ini menunjukkan tata kelola keuangan yang baik.

“Opini WTP juga bisa menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi,” terang Zulfikar Usira.

Berita Terkait:  Ikut Terdampak Banjir, Ketua DPRD Gorut Tetap Turunkan Tim Bantu Warga

Namun, opini WTP tidak otomatis berarti tidak ada masalah, karena opini ini fokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan,

bukan pada aspek efisiensi atau efektivitas program/kegiatan.

Berita Terkait:  Ganti Rugi Waduk Bulango Ulu Diduga Diselewengkan, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

“Sehingganya, kami DPRD akan tetap melakukan fungsi pengawasan melekat terhadap

berbagai bentuk kegiatan dan program pemerintah agar efektif dan efisien,” tutupnya. (Deice) 

Berita Terkait:  Deasy: Buat Kebijakan, Harus Banyak Pertimbangan