Legislatif

Predikat WTP Diapresiasi

×

Predikat WTP Diapresiasi

Share this article
Predikat WTP Diapresiasi
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira saat menerima LHP dan mengapresiasi predikat WTP.

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira memberikan apresiasi terhadap Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang diberikan Senin (19/5/2025).

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Surati Bupati, Minta Sekda Dinonaktifkan

Zulfikar Usira menjelaskan, Predikat Opini WTP dalam LHP adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Ini tentu tidak lepas dari kerja-kerja kolektif yang dilakukan oleh seluruh jajaran OPD di Kabupaten Gorontalo dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.

Berita Terkait:  Siap Bahas LKPD 2022, Iskandar: Kita Lihat Perdis Setelah Perkada

Zulfikar Usira mengakui ini adalah hal yang luar biasa bisa meraih Opini WTP berulang-ulang hingga 15 kali.

Jika suatu instansi mendapat opini WTP berarti Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berita Terkait:  Terkait Pengentasan Buta Aksara, Aryati Warning Pemkab Gorut

“Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan terpenuhi. Tidak ditemukan kesalahan material dalam pencatatan atau penyajian keuangan,” jelas Zulfikar Usira.

Selain itu, menurutnya dengan pencapaian opini WTP ini adalah sebuah Kebanggaan dan juga citra positif

Berita Terkait:  Jaga dan Teruskan Cita-cita Bangsa Indonesia

bagi pemerintah daerah dan ini menunjukkan tata kelola keuangan yang baik.

“Opini WTP juga bisa menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi,” terang Zulfikar Usira.

Berita Terkait:  Astaga! Ada Duplikasi Nomenklatur Anggaran di KUA-PPAS 2027 Pemprov Gorontalo

Namun, opini WTP tidak otomatis berarti tidak ada masalah, karena opini ini fokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan,

bukan pada aspek efisiensi atau efektivitas program/kegiatan.

Berita Terkait:  AKD Kabgor Resmi Terbentuk: Diluar Banggar, Tak Ada Aleg Golkar yang Jabat Ketua

“Sehingganya, kami DPRD akan tetap melakukan fungsi pengawasan melekat terhadap

berbagai bentuk kegiatan dan program pemerintah agar efektif dan efisien,” tutupnya. (Deice) 

Berita Terkait:  Aleg DPRD Kabgor Minta Dugaan Kasus Kades Buhu Diproses Hingga Tuntas