Legislatif

Dekab Gorut Apresiasi Sikap Kritis APGUM

×

Dekab Gorut Apresiasi Sikap Kritis APGUM

Share this article
Dekab Gorut Apresiasi Sikap Kritis APGUM
Massa aksi APGUM yang mendatangi gedung DPRD Gorut, Senin (27/10/2025).

Hargo.co.id, GORONTALO – Gedung DPRD Gorontalo Utara (Gorut) kembali didatangi pendemo, Senin (27/10/2025). Kal ini, giliran puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Gorontalo Utara Menggugat (APGUM) yang melakukan aksi di gedung rakyat tersebut.

Berita Terkait:  Pemkab Gorut Diminta Serius Terkait Gugatan Pengelolaan Pulau Saronde di MA

Dalam aksinya, APGUM menyampaikan delapan tuntutan. Satu diantaranya terkait retribusi pasar dan parkir.

Koordinator APGUM, Indra Rohandi Parinding dalam orasinya menyampaikan bahwa sistem retribusi pasar dan parkir yang berlaku saat ini harus dibenahi.

Berita Terkait:  Gudang Jagung PT. SUL Tutup, Petani Mengadu ke DPRD Gorut

“Retribusi ini merupakan poin utama tuntutan kami dari delapan poin tuntutan yang ada,” tegasnya disela-sela aksi.

Menurut Indra, APGUM menilai bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil atau pengguna fasilitas pasar baik pasar modern maupun tradisional itu tidak nampak.

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Surati Bupati, Minta Sekda Dinonaktifkan

“Yang kami kritisi adalah ketidak jelasan dari pengelolaan retribusi tersebut, yang harusnya dari rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas dan lainnya,” jelasnya.

Dipaparkan oleh Indra bahwa aksi tersebut merupakan panggilan nurani untuk menagih keadilan sosial dan sebagai fungsi kontrol terhadap pembangunan daerah yang dinilai mulai kehilangan arah.

Berita Terkait:  Predikat WTP Diapresiasi

“Kami datang bukan membuat gaduh, tapi menggugat kebijakan yang dinilai tidak berpihak ke rakyat,” kata Indra.

Selain retribusi pasar dan parkir, APGUM juga menuntut pengalokasian dana CSR untuk pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) dan penyusunan Perda Ketenagakerjaan Lokal, penyelesaian dugaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang disinyalir belum dikembalikan oleh sejumlah OPD.

Berita Terkait:  Penataan Lapak Kawasan Menara Harus Segera Direalisasikan

Kebijakan bagi Indomaret dan Alfamart untuk menampung dan memasarkan produk UMKM lokal, serta penurunan biaya sewa bagi pedagang kecil. Pemberian peluang PPPK paruh waktu bagi sopir ambulans di fasilitas kesehatan daerah.

Review terhadap honor TAPD, stunting, inflasi, jamuan tamu, dan bencana.

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Mulai Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Optimalisasi UMKM kantin blok plan, agar setiap kegiatan OPD dapat memberdayakan pelaku usaha lokal.

Evaluasi 100 hari kinerja Bupati Gorontalo Utara, yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Berita Terkait:  Upah PPPK di Gorut Harus Dibayar Mulai dari Januari

Terhadap DPRD, kata Indra, pihaknya meminta agar menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.

“Bukan sekadar penonton dari kebijakan yang tidak adil,” ujarnya.

Berita Terkait:  Fraksi Golkar Gorut Siap Kaji LKPJ Bupati

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Gorut, Ridwan R. Arbie yang menerima aksi demo itu,

menyampaikan apresiasi atas sikap kritis yang disampaikan dengan cara damai seperti yang ditunjukan oleh APGUM.

Berita Terkait:  Dedi: Beda Pilihan Politik Jangan Sampai Berdampak pada Persatuan

“Kami menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui mekanisme resmi dewan,” ujar Ridwan R. Arbie saat pertemuan dengan masa aksi.(Alosius)