Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo bersama Sekretaris BPKAD melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, pada 30 September 2025.
Mereka diterima langsung oleh Rooy Salamony dari Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, mengungkapkan tujuan kedatangan mereka ke Kemendagri terkait penurunan dana transfer.
“Dana transfer dari pusat mengalami penurunan, dan ini tentu mempersempit ruang fiskal daerah,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Banggar Muhammad Amin mempertanyakan arah desain kebijakan fiskal nasional tahun 2026.
“APBD kita akan mengikuti desain pusat. Pertanyaannya, bagaimana arah kebijakan 2026, termasuk alokasi untuk program beasiswa?” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Rooy Salamony menjelaskan bahwa DBH sawit tetap disalurkan ke daerah dan dihitung sesuai skema yang tertuang dalam PP 12 dan PP 14.
Ia juga mengungkapkan adanya perubahan besar pada skema dana alokasi umum (DAU) yang kini banyak dialihkan ke program Inpres dengan total anggaran Rp1.300 triliun.
“Pengajuan program harus melalui aplikasi KRISNA, mengikuti enam program prioritas pusat seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda,” jelas Rooy.(Adv)
