Legislatif

Dikeluhkan Pedagang Food Court, Retribusi di Kawasan Menara Limboto akan Dievaluasi DPRD

×

Dikeluhkan Pedagang Food Court, Retribusi di Kawasan Menara Limboto akan Dievaluasi DPRD

Share this article
Dikeluhkan Pedagang Food Court, Retribusi di Kawasan Menara Limboto akan Dievaluasi DPRD
Komisi II DPRD Kabgor tengah turun lapangan dalam rangka menindaklanjuti keluhan pedagang food court di kawasan Menara Limboto.

Hargo.co.id, GORONTALO – Sebagai tindaklanjut atas keluhan pedagang terkait beban retribusi food court di kawasan Menara Limboto, Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, langsung melakukan kunjungan ke lapangan, Rabu (7/1/2026).

Berita Terkait:  Pengembangan Pelabuhan Anggrek: Aleg Gorut Ingatkan PT. AGIT Soal Pemenuhan Hak Warga Terdampak

Pertemuan difokuskan pada pembahasan pengelolaan kawasan food court, termasuk mekanisme penarikan serta besaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang. Sejumlah pertanyaan dilontarkan guna memperoleh gambaran riil kondisi di lapangan.

Anggota Komisi II, Rizal Badja usai pertemuan menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi serta kondisi pelaku usaha di food court bersama pihak terkait.

Berita Terkait:  Aleg Dekab Gorut akan Turun Reses Selama Sepekan

“Pada intinya kami ingin mengevaluasi kembali retribusi kepada para pedagang karena kita tau kondisi ekonomi lagi sulit. Retribusi di benak kami mugkin terlalu tinggi, ada beragam. Ada pelapak yang harganya Rp 750 ribu dan Rp 300 ribu,” ucap Rizal Badja.

Menurutnya, evaluasi ini penting agar kebijakan yang ada tidak semakin memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

Berita Terkait:  Sektor Pertanian Harus Jadi Program Prioritas

“Bisa jadi akan turun, karena salah satu fungsi DPRD akan lakukan pembuatan peraturan daerah termasuk merevisi. Ini terkait temuan dilapangan, keluhan masyarakat yang mengeluh pendapatan menurun maka ini kami cari jalan tengah,” kata Rizal Badja.

Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyesuaian Perda retribusi yang dinilai memberatkan. Terlebih, pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan sektor UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat.

Berita Terkait:  Irwan: Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat

Dalam agenda itu, Komisi II turut menghadirkan unsur terkait dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo seperti Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Fanly Salamanya dan anggota Komisi II Ningsih Nurhamiden, Rivon Ui, Al-Ghazali Katili, dan Herry Benny Tedy.(Deice)