Legislatif

DPRD Kabgor Respon Cepat Keluhan Pedagang Pasmolim

×

DPRD Kabgor Respon Cepat Keluhan Pedagang Pasmolim

Sebarkan artikel ini
DPRD Kabgor Respon Cepat Keluhan Pedagang Pasmolim
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo saat berdialog langsung dengan pedagang Pasmolim.

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo menunjukkan respons cepat terhadap keluhan pedagang pasar modern Limboto (Pasmolim) terkait tingginya retribusi.

Berita Terkait:  Kuatkan Keberpihakan Daerah, Diko Usulkan Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Anggota Komisi II DPRD turun langsung meninjau aktivitas perdagangan sekaligus menyerap aspirasi pedagang, Selasa (3/2/2026).

Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Rizal Baja.

Berita Terkait:  Aksi Demo Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

Ia menjelaskan, langkah itu merupakan tindak lanjut atas keluhan pedagang yang merasa terbebani oleh besaran retribusi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil serta menurunnya daya beli masyarakat.

“Di tengah ekonomi yang masih sulit dan daya beli masyarakat yang menurun, para pedagang meminta agar retribusi bisa diturunkan karena sangat memberatkan usaha mereka,” ujar Rizal Baja.

Berita Terkait:  Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD

Dalam peninjauan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo turut didampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Dari hasil pantauan di lapangan, ditemukan cukup banyak lapak pedagang yang tidak lagi aktif beroperasi.

“Kami sengaja meminta pendampingan dari Dinas Perindag. Dari hasil kunjungan, terlihat banyak lapak yang sudah tidak beroperasi. Ini tentu menjadi perhatian serius dan akan kami tindak lanjuti,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Gorontalo itu.

Berita Terkait:  Penyerapan APBD Harus Maksimal, Syam: Jangan Sampai Ada Silpa Lagi

Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo berencana menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait,

di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perindag, serta Asosiasi Pedagang Pasmolim.

Berita Terkait:  Reses Perdana, Windra Fokus Soal Perlindungan Perempuan dan Anak

Rapat tersebut akan difokuskan pada evaluasi besaran retribusi yang selama ini dikeluhkan para pedagang.

“Kita akan duduk bersama dengan dinas terkait untuk membahas retribusi yang dinilai membebani masyarakat,

Berita Terkait:  Rahmat Siap Perjuangkan Hak Desa Atas Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi

apalagi dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” tandas Rizal Baja.(Deice)