Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hendra Nurdin meminta penginputan 750 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dilingkungan Pemkab Gorut, segera diselesaikan sebelum batas waktu, Rabu (7/10/2025).
“Karena besok batas waktu terakhir penginputan dari tenaga paruh waktu, jadi mohon segera diselesaikan, jangan ada lagi yang tercecer,” kata Hendra.
Dikatakan untuk Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, secara keseluruhan tenaga paruh waktu berjumlah 1.112 orang, namun hanya 362 orang saja yang diakomodir. Sehingga hal inilah yang memicu gelombang protes.
“Pak Bupati telah berjuang di pusat dan akhirnya sistem yang tadinya telah dikunci, itu dibuka kembali oleh pihak kementrian dan BKN,” jelasnya.
Jadi secara keseluruhan, lanjut Hendra, mereka yang masuk dalam data base sebanyak 1.112 orang tersebut akan diinput.
“750 sisanya itu sudah tercover, mereka akan diinput. Jadi sekarang belum berbicara gaji. Itu nanti kedepan, dan soal gaji pasti daerah akan memikirkannya seperti apa,” tegasnya.
Hanya saja masih ada persoalan terkait dengan tenaga pengajar swasta yang jumlahnya 60 orang. Apakah mereka akan menerima status paruh waktu atau tidak.
“Ketika mereka menerima ini, otomatis sekolah swasta dibawah naungan Kemenag akan kekurangan guru. Itu yang akan kami bicarakan lagi bersama pihak Kemenag untuk dicarikan jalan keluarnya,” ujar Hendra.
Untuk itu, Hendra mengharapkan pemerintah daerah harus menyiapkan langkah-langkah strategisnya terlebih untuk guru-guru madrasah dan lainnya. Karena pasti akan kekurangan guru.
“Untuk Pak Kaban BKN, diharapkan untuk dapat menginfentarisir segala permasalahan agar dapat diselesaikan. Jangan ada lagi yang ribut-ribut,” tandasnya.(Alosius)
