Legislatif

Gedung Parlemen Dirusak, Nasir: Kami Tidak Akan Melumpuhkan Tugas Melayani Rakyat

×

Gedung Parlemen Dirusak, Nasir: Kami Tidak Akan Melumpuhkan Tugas Melayani Rakyat

Sebarkan artikel ini
Tugas Melayani
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi saat ditemui awak media, Senin (25/9/2023). (Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Tragedi pengerusakan sejumlah gedung perkantoran saat aksi demonstrasi Kamis 21 September lalu, membuat kantor DPRD Kabupaten Pohuwato rusak total. Akibatnya aktifitas di Kantor DPRD lumpuh total. Tak ingin tugas-tugas melayani kepentingan masyarakat terabaikan, Pimpinan dan Anggota DPRD terpaksa menggelar sejumlah agenda penting Parlemen di beberapa OPD.

Berita Terkait:  Ranperda BMD Diusulkan, Aryati: Banyak yang Perlu Dilengkapi

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, saat ditemui usai rapat Forkopimda Provinsi dan

Forkopimda Pohuwato yang dihadiri perwakilan Mabes Polri serta Kemendagri, menyampaikan,

kondisi perkantoran sedang rusak parah yang saat ini tengah dilakuan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian.

“Kantor itu tidak bisa digunakan karena hancur total bagian dalam, di semua ruangan, termasuk ruangan anggota dan ruangan pimpinan itu sendiri. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, Polisi pun merekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di dalam,” ungkap Nasir, saat ditemui, Senin (25/9/2023).

Berita Terkait:  Fraksi Golkar Gorut Siap Kaji LKPJ Bupati

Meski demikian, DPRD sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab

untuk melayani kepentingan masyarakat tentu akan tetap memaksimalkan kerja-kerja

dan tugas DPRD sebagaimana mestinya.

“Kalau pun belum bisa dilakukan aktifitas di kantor, kami berusaha agar kemudian tidak akan melumpuhkan tugas-tugas DPRD sebagai wakil rakyat. Berkantor dimana saja bisa, yang penting bagi kami tugas-tugas kami melayani rakyat itu terlayani,“ bebernya.

Berita Terkait:  Babak Baru Tali Asih Penambang Pohuwato, Nasir: Perusahaan Harus Manusiawi

Dalam waktu dekat, jelas Nasir. DPRD Kabupaten Pohuwato akan menggelar agenda pembahasan APBD 2024 dimana pembahasan tersebut juga berkaitan erat dengan hajat hidup rakyat.

“Yang paling dekat itu kami akan melakukan pembahasan APBD 2024, ini tidak boleh mandek, tidak boleh macet karena ada kepentingan rakyat besar didalamnya dan itu untuk harus kami selesaikan pembahasannya,” jelasnya.

Berita Terkait:  Komit Penuhi Kebutuhan Warga, Fraksi Golkar Dekab Gorut Apresiasi Pj Bupati

“Sehingga kami masih mencari alternatif-alternatif, Sejauh ini, kami terakhir berfikir akan menggunakan rumah adat sebagai simbol adat daerah karena kalau pindah ke kantor manapun semuanya sudah terisi. Kami tidak mau mengganggu aktivitas pelayanan di masing-masing perkantoran,” pungkasnya.(*)

Penulis: Riyan Lagili 

Berita Terkait:  Bahas Polemik Pasar Ternak Sapi Pulubala, DPRD Kabgor bakal Gelar RDP