Legislatif

Gedung Parlemen Dirusak, Nasir: Kami Tidak Akan Melumpuhkan Tugas Melayani Rakyat

×

Gedung Parlemen Dirusak, Nasir: Kami Tidak Akan Melumpuhkan Tugas Melayani Rakyat

Sebarkan artikel ini
Tugas Melayani
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi saat ditemui awak media, Senin (25/9/2023). (Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Tragedi pengerusakan sejumlah gedung perkantoran saat aksi demonstrasi Kamis 21 September lalu, membuat kantor DPRD Kabupaten Pohuwato rusak total. Akibatnya aktifitas di Kantor DPRD lumpuh total. Tak ingin tugas-tugas melayani kepentingan masyarakat terabaikan, Pimpinan dan Anggota DPRD terpaksa menggelar sejumlah agenda penting Parlemen di beberapa OPD.

Berita Terkait:  Penanganan TPA Molantadu Butuh Kerjasama Berbagai Pihak

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, saat ditemui usai rapat Forkopimda Provinsi dan

Forkopimda Pohuwato yang dihadiri perwakilan Mabes Polri serta Kemendagri, menyampaikan,

kondisi perkantoran sedang rusak parah yang saat ini tengah dilakuan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian.

“Kantor itu tidak bisa digunakan karena hancur total bagian dalam, di semua ruangan, termasuk ruangan anggota dan ruangan pimpinan itu sendiri. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, Polisi pun merekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di dalam,” ungkap Nasir, saat ditemui, Senin (25/9/2023).

Berita Terkait:  Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanah Kelahiran, Zulfikar Serukan Penguatan Potensi Pesisir

Meski demikian, DPRD sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab

untuk melayani kepentingan masyarakat tentu akan tetap memaksimalkan kerja-kerja

dan tugas DPRD sebagaimana mestinya.

“Kalau pun belum bisa dilakukan aktifitas di kantor, kami berusaha agar kemudian tidak akan melumpuhkan tugas-tugas DPRD sebagai wakil rakyat. Berkantor dimana saja bisa, yang penting bagi kami tugas-tugas kami melayani rakyat itu terlayani,“ bebernya.

Berita Terkait:  Mampu Tingkatkan Perolehan DAK, OPD Harus Diberi Reward

Dalam waktu dekat, jelas Nasir. DPRD Kabupaten Pohuwato akan menggelar agenda pembahasan APBD 2024 dimana pembahasan tersebut juga berkaitan erat dengan hajat hidup rakyat.

“Yang paling dekat itu kami akan melakukan pembahasan APBD 2024, ini tidak boleh mandek, tidak boleh macet karena ada kepentingan rakyat besar didalamnya dan itu untuk harus kami selesaikan pembahasannya,” jelasnya.

Berita Terkait:  Frait Danial Tampung Usulan UMKM dan Nelayan saat Reses di Patoameme

“Sehingga kami masih mencari alternatif-alternatif, Sejauh ini, kami terakhir berfikir akan menggunakan rumah adat sebagai simbol adat daerah karena kalau pindah ke kantor manapun semuanya sudah terisi. Kami tidak mau mengganggu aktivitas pelayanan di masing-masing perkantoran,” pungkasnya.(*)

Penulis: Riyan Lagili 

Berita Terkait:  Kuatkan Keberpihakan Daerah, Diko Usulkan Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren