Hargo.co.id, JAKARTA – Wali Kota Adhan Dambea melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar tiga jam dan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan penguatan integritas penegakan hukum serta perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
Dalam dialog tersebut, Adhan Dambea menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi psikologis pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Menurutnya, sebagian ASN merasakan kekhawatiran ketika menjalankan program pembangunan karena adanya dugaan pola penanganan hukum yang dianggap kurang objektif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN dapat bekerja dengan tenang sesuai prosedur tanpa adanya tekanan. Kepastian hukum adalah kunci agar pembangunan infrastruktur di daerah tidak terhambat oleh keraguan administratif,” ujar Adhan Dambea.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan peran dalam proses pendampingan terhadap proyek-proyek strategis di daerah.
Menurutnya, mekanisme hukum harus tetap berjalan dengan menjunjung asas keadilan substantif serta profesionalisme agar tidak memunculkan konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
“Saya tidak mau ASN Pemkot mengalami nasib yang sama dengan mantan Kadis PUPR Kota Gorontalo yang terkena kasus Korupsi SPAM Dungingi. Ada sedikit keanehan disitu, yang mana Jaksa Pendamping pelaksanaan proyek, juga menjadi jaksa penuntut,” ujar Adhan Dambea.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Adhan mengungkapkan bahwa dirinya juga telah melakukan koordinasi dengan Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan rasa aman
bagi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan
sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap mitra kerja di bidang penegakan hukum.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong terciptanya iklim penegakan hukum yang lebih kondusif,
sehingga proses pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lebih optimal, khususnya di Kota Gorontalo.(Adv)
