Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemkot Gorontalo sebagai bentuk konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, Senin (25/5/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Gorontalo, Nuryanto, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
“Alhamdulillah, Kota Gorontalo kembali mendapatkan opini WTP. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pak Wakil Wali Kota Indra Gobel mewakili Pak Wali Kota,” ujar Nuryanto.
Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo telah berjalan sesuai ketentuan dan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam laporan pemeriksaan bernomor 106/B/S/DJPKN-VI.GOR/PPD.01/05/2026, BPK RI menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Raihan opini WTP ke-11 ini juga dinilai menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
di bawah kepemimpinan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel.
Pemerintah Kota Gorontalo berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.(Adv)
