Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera mengambil langkah konkret untuk melanjutkan pembangunan ruang rawat inap RSUD MM Dunda Limboto yang hingga kini belum juga tuntas.
Desakan tersebut dilatarbelakangi kondisi pelayanan rumah sakit yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Golkar, Iskandar Mangopa, menegaskan bahwa persoalan RSUD MM Dunda tidak boleh dipandang sebatas urusan teknis pembangunan semata.
Menurutnya, rumah sakit merupakan fasilitas vital yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, bergantung pada layanan rumah sakit saat menghadapi persoalan kesehatan.
“Rumah sakit dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari petani, nelayan, masyarakat kecil, hingga pejabat. Tetapi kondisi RSUD MM Dunda saat ini masih jauh dari harapan. Keterbatasan ruang rawat inap membuat pelayanan terhadap pasien belum berjalan optimal,” ujar Iskandar Mangopa saat diwawancarai belum lama ini.
Ia menjelaskan, keterbatasan fasilitas ruang rawat inap berdampak langsung pada kenyamanan pasien serta proses pemulihan kesehatan.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, pasien justru mengalami ketidaknyamanan karena ruang perawatan yang tidak representatif dan belum memenuhi standar pelayanan.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo meminta agar berbagai kendala yang selama ini menghambat kelanjutan pembangunan tidak lagi dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan.
Iskandar Mangopa menegaskan, sisa anggaran pembangunan masih tersedia dan dinilai cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.
“Pemerintah daerah tinggal melanjutkan program yang sebelumnya sudah dirancang dan bahkan telah mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Jangan sampai program yang sudah ada justru terbengkalai,” tegasnya.
Iskandar Mangopa juga mengungkapkan bahwa anggaran sekitar Rp42 miliar tersebut merupakan hasil perjuangan pemerintahan sebelumnya melalui lobi intensif ke pemerintah pusat.
Proses tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, Bupati Gorontalo saat itu Nelson Pomalingo, serta telah dibahas secara resmi dalam DPRD periode sebelumnya.
“Dalam kondisi seperti sekarang, mendapatkan anggaran sebesar itu bukan perkara mudah. Jangan sampai pemerintahan hari ini terkesan tidak mampu mengelola program yang sudah tersedia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iskandar Mangopa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi menggunakan pola lama “biar lambat asal selamat”.
Menurutnya, prinsip tersebut sudah tidak relevan dengan tuntutan pelayanan publik saat ini yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pemaparan Direktur RSUD MM Dunda di hadapan DPRD sebelumnya,
rumah sakit tersebut direncanakan menerima total anggaran sekitar Rp127 miliar, dengan tahap awal pencairan sebesar Rp42 miliar.
Iskandar Mangopa menegaskan, apabila pembangunan tidak segera dilanjutkan, bukan hanya peluang anggaran lanjutan yang terancam,
tetapi dana yang sudah tersedia juga berisiko ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
Fraksi Golkar menilai lambannya pemanfaatan anggaran berpotensi menimbulkan citra negatif bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
seolah daerah tidak mampu mengelola program dan dana yang telah dipercayakan.
“Pembangunan rumah sakit adalah urusan kemanusiaan. Karena itu, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah segera melanjutkan proses tender dan menuntaskan pembangunan ruang rawat inap RSUD MM Dunda,” pungkas Iskandar Mangopa.(Deice)
