Legislatif

Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan

×

Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan

Sebarkan artikel ini
Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan
Wakil Ketua DPRD Gorut, Ridwan R. Arbie saat menerima dokumen KUA-PPAS perubahan tahun anggatan 2025 yang diserahkan Bupati Gorut, Thariq Modanggu.

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara (Gorut), siap membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) perubahan tahun anggaran 2025.

Berita Terkait:  Anton Geram Sejumlah Pihak Tidak Hadir saat RDP Kasus Calo PPPK

Penegasan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Fitri Yusup Husain saat membacakan pendapat fraksi dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Gorut.

“Dan kami Fraksi Hanura PKS siap untuk kembali membahas PPAS 2025 dengan baik,” tegasnya.

Berita Terkait:  Aleg Gerindra Sediakan Ambulance For Layani Warga

Lebih lanjut dikatakan oleh Fitri bahwa pihaknya menginginkan adanya perubahan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 yang lebih baik, akurat dan terukur.

“Kami ingin sebuah perubahan di APBD 2025 yang lebih baik,

Berita Terkait:  Begini Tanggapan Aleg DPRD Kabgor Soal Wisuda Jenjang SD Hingga SMA

dan datanya akurat yang serapannya terukur dan prioritasnya jelas kepada rakyat,” ungkapnya.

Terhadap harapan tersebut Fraksi Hanura-PKS merekomendasikan beberapa poin. Pertama, prioritas program untuk pendidikan dan kesehatan.

Berita Terkait:  Zulfikar: Tangani Persoalan Daerah Harus dengan Solusi Konkret

“Selain itu juga, rekomendasi selanjutnya yakni program yang tidak mendesak dialihkan pada program yang langsung menyentuh rakyat,” kata Fitri.

Rekomendasi selanjutnya, yakni terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang memang menjadi atensi serius dari DPRD Gorut.

Berita Terkait:  Yunus Dunggio Ajak Warga Sukseskan FPDL 2024

Fraksi Hanura-PKS merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk satuan tugas (Satgas) PAD yang dapat bekerja cepat dan tepat serta tuntas.

“Rekomendasi berikutnya terkait dengan anggaran untuk Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mengalami lonjakan agar dilakukan audit,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Salurkan Bantuan Pangan, Giliran 500 Keluarga di Botubilotahu Nikmati Program Aspirasi Nasir Giasi

Kemudian untuk rekomendasi yang disampaikan, yakni terkait dengan perbaikan metodologi proyek silfat berbasis data MIL.

“Serta menetapkan sistem peringatan dini untuk mensejahterakan anggaran yang lambat,” tandasnya.(Alosius) 

Berita Terkait:  Berbagi dengan Sesama, Cara Nasir-Rolia Sambut Kemenangan Hari yang Fitri