Legislatif

Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan

×

Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan

Share this article
Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan
Wakil Ketua DPRD Gorut, Ridwan R. Arbie saat menerima dokumen KUA-PPAS perubahan tahun anggatan 2025 yang diserahkan Bupati Gorut, Thariq Modanggu.

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara (Gorut), siap membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) perubahan tahun anggaran 2025.

Berita Terkait:  LHP BPK Segera Ditindak Lanjuti DPRD Kabgor

Penegasan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Fitri Yusup Husain saat membacakan pendapat fraksi dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Gorut.

“Dan kami Fraksi Hanura PKS siap untuk kembali membahas PPAS 2025 dengan baik,” tegasnya.

Berita Terkait:  Aspirasi Warga Saat Reses akan Jadi Bahan Penyusunan Program 2026

Lebih lanjut dikatakan oleh Fitri bahwa pihaknya menginginkan adanya perubahan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 yang lebih baik, akurat dan terukur.

“Kami ingin sebuah perubahan di APBD 2025 yang lebih baik,

Berita Terkait:  Tak Ingin Nyaleg di Kabupaten Lagi, Yusuf Makuta: Saya Izin Pamit

dan datanya akurat yang serapannya terukur dan prioritasnya jelas kepada rakyat,” ungkapnya.

Terhadap harapan tersebut Fraksi Hanura-PKS merekomendasikan beberapa poin. Pertama, prioritas program untuk pendidikan dan kesehatan.

Berita Terkait:  Komisi III DPRD Kabgor Pesimis Pembangunan PLUT akan Rampung

“Selain itu juga, rekomendasi selanjutnya yakni program yang tidak mendesak dialihkan pada program yang langsung menyentuh rakyat,” kata Fitri.

Rekomendasi selanjutnya, yakni terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang memang menjadi atensi serius dari DPRD Gorut.

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Gelar Paripurna Sertijab Bupati dan Wabup

Fraksi Hanura-PKS merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk satuan tugas (Satgas) PAD yang dapat bekerja cepat dan tepat serta tuntas.

“Rekomendasi berikutnya terkait dengan anggaran untuk Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mengalami lonjakan agar dilakukan audit,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Aleg Kabgor Soroti Penjualan LPG Subsidi di Atas HET

Kemudian untuk rekomendasi yang disampaikan, yakni terkait dengan perbaikan metodologi proyek silfat berbasis data MIL.

“Serta menetapkan sistem peringatan dini untuk mensejahterakan anggaran yang lambat,” tandasnya.(Alosius) 

Berita Terkait:  Pemdes Taluduyunu: Berkat Pak Febri Jalan Hutino Sudah Bagus