Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja semester II tahun 2023 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo selaku lembaga pengawasan, akan menindaklanjuti LHP tersebut.
Ketua DPRD Syam T Ase mengatakan, dalam menindak lanjuti LHP tersebut, pihaknya akan mengagendakan rapat pembahasan.
“Sebagaimana kita tahu, LHP BPK bertujuan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah. Maka dari itu, LHP tersebut akan kami tindak lanjuti. Insya Allah dalam dekat ini, kami akan mengagendakan rapat pembahasan,” ungkap Syam.
Syam lanjut mengatakan, fungsi dari BPK sangatlah strategis, yakni untuk memastikan
apakah pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan pada APBD telah dilaksanankan dengan optimal.
Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf a peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2010, disebutkan bahwa,
terhadap pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang didalamya termasuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan paling lama dibahas oleh DPRD.
“Karena memang dalam aturannya, hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan oleh DPR dalam menjalankan tugas pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adanya BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya,” tegas Syam.
Politisi PPP ini juga tak lupa mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo atas penghargaan meraih peringkat lll pada Kategori Progres Tertinggi dalam Tonggak Laporan Realisasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di wilayah Provinsi Gorontalo untuk tahun 2023.
Keberhasilan ini, lanjut Syam, mencerminkan dedikasi bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak terkait, baik di pemerintah daerah maupun BPK. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pemerintahan di kabupaten Gorontalo,” ungkap Aleg tiga periode ini.
Ia juga menambahkan, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo secara aktif
terlibat dalam evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPK. Dengan sikap positif dan terbuka,
dia menyambut hasil pemeriksaan dan memberikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan BPK.
“Berkat kerja keras tim BPK, hasil pemeriksaan ini akan menjadi evaluasi untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan transparansi keuangan daerah,” ungkap Syam.
Syam berharap, dari hasil LHP ini, sejumlah temuan dan catatan untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo bisa ditindaklanjuti dan diperbaiki kedepannya.
“Sesuai dengan komitmen pemerintah, untuk terus memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo,” pungkasnya.(*)
Penulis: Deice
