Legislatif

Zulfikar Minta, Program OPD Harus Tepat Sasaran

×

Zulfikar Minta, Program OPD Harus Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Zulfikar Minta, Program OPD Harus Tepat Sasaran
Suasana rapat banggar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zulfikar Usira.

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupten Gorontalo, Zulfikar Usira memastikan anggaran dan program menyentuh kepentingan rakyat.

Berita Terkait:  Ranperda APBD Kabgor 2025 Mulai Dibahas

Ini diungkapkannya saat rapat bersama antara Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar), dalam rapat koordinasi bersama di ruang rapat paripurna, Selasa (19/08/2025).

Zulfikar menegaskan, pembahasan kali ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus benar-benar menjadi ruang penyamaan persepsi.

Berita Terkait:  Rayakan Idulfitri, Ketua DPRD Kabgor Gelar Open House

“Kita ingin memastikan program dan kebijakan yang direncanakan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran,” ujar Zulfikar.

Salah satu poin penting yang mendapat sorotan adalah perencanaan program dan kegiatan DPRD tahun 2026. Menurut Zulfikar, DPRD perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Berita Terkait:  Komisi lll DPRD Kabgor Minta Proyek Pembangunan Tiga Gedung RSUD Dunda Digenjot

“Program DPRD harus selaras dengan visi pembangunan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program eksekutif,” kata Zulfikar.

Ia menambahkan, terkait evaluasi Gubernur terhadap perubahan APBD 2025, Banggar dan TAPD sepakat untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan.

Berita Terkait:  Warga Keluhkan Tambahan Pangkalan LPG, Wawan: Ganti Saja Agen Kumabal

Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan dan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain itu, pembahasan Ranperda RPJMD 2025–2029 juga menjadi sorotan utama. Dokumen strategis ini akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Gorontalo lima tahun ke depan.

Berita Terkait:  Hari Ini, Pimpinan DPRD Gorut Defenitif Dilantik

“RPJMD harus mencerminkan harapan masyarakat sekaligus realistis dengan kapasitas keuangan daerah,” ungkap Zulfikar.

Rapat koordinasi juga menyoroti perlunya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Beberapa anggota DPRD menegaskan bahwa tanpa keterbukaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin luntur.(Deice) 

Berita Terkait:  Pemilu Telah Usai, Saatnya Kembali Genjot Kinerja