Hargo.co.id, JAKARTA – Gugatan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha terkait pemotongan masa jabatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan dilayangkan Marten, karena dirinya merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada. Dimana, pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
Padahal, Marten dilantik pada 2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan. Permohonan itu pun akhirnya dikabulkan MK.
“Pasal Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada selengkapnya menjadi menyatakan ‘Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan dan pelantikan 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024’,” kata Ketua MK, Dr Suhartoyo dikutip dari detik.com, Kamis (21/12/20203).
Dalam memutuskan gugatan tersebut, MK memiliki sejumlah alasan. Yaitu, pengaturan tranisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya.
