“Sehingga pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak,” ujar wakil Ketua MK Saldi Isra.
Berita Terkait: Sembilan Partai Peraih Kursi di DPRD Kabgor Bertemu, Ini yang Dibahas
Powered by Inline Related Posts
Dengan adanya keputusan tersebut, maka masa jabatan Marten Taha sebagai wali kota nanti akan berkahir pada 2 Juni 2024 mendatang.
Selain Marten, ada juga gubernur dan wali kota yang ikut menggugat UU Pilkada itu. Yaitu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.(*)
Berita Terkait: Pekerjaan PSD di Kota Gorontalo Dipastikan Dilaksanakan Secara Transparan
Powered by Inline Related Posts
Penulis: Rendi Wardani Fathan
