Hargo.co.id, GORONTALO – Kabupaten Gorontalo (Kabgor) mencatat lompatan signifikan dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah. Setelah sebelumnya berada di peringkat sembilan, kini Kabgor berhasil menduduki peringkat pertama dalam evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Sulawesi.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Gorontalo di posisi teratas dari 70 pemerintah daerah yang masuk dalam penilaian. Prestasi ini sekaligus menunjukkan kemajuan upaya pemerintah daerah dalam mendorong transaksi keuangan yang lebih modern, efisien, dan transparan.
Hasil evaluasi itu diumumkan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam kegiatan monitoring program BENTOR (Blusukan Implementasi Program Unggulan TP2DD) Tahun 2026, Senin (26/10), di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, M. Andi Destriyan H.B.A., menyampaikan hasil penilaian tersebut di hadapan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Wakil Bupati Tonny S. Junus, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Evaluasi TP2DD tidak hanya melihat penggunaan sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup pelaksanaan pertemuan tingkat pimpinan atau High Level Meeting, peningkatan kapasitas aparatur, hingga inovasi program unggulan daerah.
Lonjakan peringkat tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo
dalam mengurangi transaksi manual dan memperluas pemanfaatan sistem pembayaran nontunai di lingkungan pemerintahan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Gorontalo, Endy Triyanto Manyoe, menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dijalankan adalah inovasi ST 12.
Program tersebut menjadi instrumen untuk mendorong organisasi perangkat daerah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang lebih terarah, sekaligus memperkuat pelaksanaan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Peralihan transaksi dari sistem manual atau melalui kasir ke pembayaran nontunai juga dinilai memberikan dampak terhadap efisiensi belanja. Bahkan, langkah tersebut disebut membuka peluang realokasi anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Tak berhenti di situ, Pemkab Gorontalo kini mempersiapkan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Implementasi awal direncanakan mulai November 2026 dengan melibatkan tiga instansi sebagai proyek percontohan,
yakni BPKPD, Inspektorat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Setelah tahap awal berjalan, penerapan KKPD diharapkan dapat diperluas secara bertahap ke OPD lainnya.
Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan tidak cukup hanya ditopang ketersediaan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Kesiapan aparatur, kedisiplinan, serta konsistensi dalam menjalankan sistem menjadi faktor penting agar digitalisasi benar-benar memberikan perubahan.
Ia pun meminta seluruh OPD beserta operator terkait untuk memperkuat disiplin pelaporan dan koordinasi dengan Bank Indonesia
serta perbankan mitra, termasuk Bank SulutGo (BSG) dan BSI.
Menurutnya, capaian peringkat pertama harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran pemerintah daerah
untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, bukan sekadar menjadi kebanggaan atas hasil evaluasi.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap perluasan transaksi digital dapat memperkuat akuntabilitas anggaran sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Dengan capaian tersebut, Kabgor tidak hanya mencatat peningkatan peringkat, tetapi juga dituntut menjaga konsistensi
agar transformasi digital benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. (Adv)
