Legislatif

Komisi II Deprov Kawal Pemulihan Sawah Rusak di Duhiadaa-Taluduyunu Akibat PETI

×

Komisi II Deprov Kawal Pemulihan Sawah Rusak di Duhiadaa-Taluduyunu Akibat PETI

Share this article
Komisi II Deprov Kawal Pemulihan Sawah Rusak di Duhiadaa-Taluduyunu Akibat PETI
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan sawah terdampak aktivitas PETI.

Hargo.co.id, JAKARTA – Upaya pemulihan lahan persawahan yang rusak akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus dikawal Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Berita Terkait:  Bahas APBD 2024, DPRD Kabgor Prioritaskan Penuntasan RPJMD

Untuk memastikan penanganan yang lebih konkret, pimpinan dan anggota Komisi II mendatangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (16/7/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan penguatan infrastruktur irigasi sebagai solusi

Berita Terkait:  Pansus LKPJ Deprov Bedah Kinerja Aparatur, Stunting, Lingkungan hingga Mandeknya MBG

bagi lahan pertanian yang mengalami penurunan produktivitas akibat dampak aktivitas PETI,

khususnya di wilayah Duhiadaa dan Taluduyunu.

Berita Terkait:  Sladauri: Setiap Progres Pekerjaan Harus Ada Laporan

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari agenda konsultasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Dari hasil pembahasan, pihaknya memperoleh kepastian bahwa pemerintah pusat akan memprogramkan pembangunan sumur untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan persawahan yang terdampak.

Berita Terkait:  Pengalihan Aset Pemkab Gorontalo Tuai Sorotan Aleg

“Alhamdulillah, kami mendapatkan respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Area persawahan yang terdampak aktivitas PETI di Duhiadaa dan Taluduyunu akan diprioritaskan

Berita Terkait:  DPRD-Pemda Pohuwato Sepakati KUA PPAS Perubahan Anggaran 2023

dalam program pembangunan sumur sebagai sumber pasokan air bagi petani,” ujar Mikson Yapanto.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah merencanakan pembangunan 16 titik sumur.

Berita Terkait:  Bahas Potensi Pajak dan Retribusi, Pansus DPRD Gorut Rapat Bersama OPD Teknis

Namun Komisi II menilai jumlah tersebut masih perlu ditambah agar jangkauan layanan irigasi dapat mengakomodasi lebih banyak lahan pertanian yang terdampak.

Maka dari itu, pihaknya mengusulkan tambahan 20 titik sumur baru guna memperkuat sistem irigasi

Berita Terkait:  Ranperda SOTK Baru Mulai Dibahas, DPRD Kabgor Gelar Paripurna Tingkat I

sekaligus mempercepat pemulihan produktivitas sawah masyarakat.

Mikson Yapanto menegaskan, ketersediaan sumber air menjadi kebutuhan mendesak bagi petani yang selama ini

Berita Terkait:  Ketua DPRD Kabgor Ajak Warga Sukseskan Tradisi Ketupat 2026 dengan Aman dan Kondusif

menghadapi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Selain mendukung keberlangsungan produksi pertanian, penguatan infrastruktur irigasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Berita Terkait:  Sengketa Lahan PT. PG Gorontalo, Dekab Boalemo Temukan Kejanggalan Batas Tanah

“Harapannya, usulan tambahan sumur ini dapat segera disetujui sehingga kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat dapat terpenuhi

dan aktivitas pertanian kembali berjalan optimal,” pungkasnya.(Rmb) 

Berita Terkait:  Zulfikar Apresiasi Peresmian SPPG Baru di Kecamatan Telaga