Hargo.co.id, GORONTALO – Terkait dengan lanjutan pekerjaan jalan bypass yang terinformasi telah dilakukan MC-0 pada Kamis (21/9/2023), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut), Deasy S.M Datau.
saat dihubungi awak media ini mengingatkan kembali kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk dapat melakukan pengawasan secara maksimal agar pekerjaan tersebut terlaksana baik dari sisi waktu maupun pencapaian hasilnya.
Begitu juga dengan pihak ketiga selaku pelaksana agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara maksimal dan sesuai dengan waktu, serta spesifikasi yang ditentukan.
Deasy mengatakan bahwa lanjutan pekerjaan jalan bypass tersebut sudah lama dinantikan dan telah mengalami beberapa kali penundaan pekerjaan karena putus kontrak.
“Nah, untuk saat ini lanjutan pekerjaan jalan bypass tersebut telah ada kepastiannya dengan telah ditunjuk salah satu rekanan sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan terebut,” kata Deasy.
Tentunya selaku wakil rakyat, Desy menegaskan bahwa pihaknya merasa bersykur dan juga khawatir,
karena dengan melihat kondisi waktu yang saat ini telah melewati pertengahan September.
“Persoalan waktu ini juga tentu menjadi atensi bagi kami,
apakah lanjutan pekerjaan tersebut dapat dikebut tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas pekerjaan,” tegasnya.
Deasy mengatakan bahwa pihaknya yakin, baik pihak Dinas PU maupun rekanan yang dipercayakan tersebut
pasti sudah punya upaya antisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut agar dapat dilaksanakan tepat waktu,
dari berbagai sisi, baik itu dari kesiapan material, finansial maupun teknis pelaksanaannya.
“Jika material, finansial maupun teknis telah diantisipasi sebelumnya, maka potensi pelaksanaan pekerjaan tersebut akan maksimal dan dapat dikebut,” ujar Deasy.
Pastinya dalam hal pengawasan, Deasy mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara maksimal
tidak hanya pada pelaksanaan pekerjaan jalan bypass saja, namun juga terhadap pelaksanaan pekerjaan lainnya.
“Saya juga berharap agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh legislatif,
namun masyarakat dan semua pihak juga diharapkan dapat bersama-sama melakukan pengawasan,
agar pelaksanaan pembangunan daerah terlaksana dengan maksimal,” tandasnya.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman
