Oleh: Husin Ali
Antropolog dan Praktisi Birokrasi Kota Gorontalo
Ada tulisan yang mudah ditulis karena penulisnya berada jauh dari objek. Ada pula tulisan yang justru sulit lahir karena penulisnya berada terlalu dekat. Tulisan ini termasuk yang kedua. Yang secara kebetulan lahir dari perbincangan kecil saya bersama Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii yang saat ini adalah Wakil Rektor bidang akademik pada Universitas Negeri Gorontalo. Perbincangan saat saya bersama beliau bertemu dalam giat HUT ke 23 SD Laboratorium UNG beberapa hari yang lalu.
Saya mengenal birokrasi dari dalam. Saya bekerja saat menuliskan opini ini di dalam pemerintahan yang dipimpin Wali Kota pak H. Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota pak Indra Gobel. Saya melihat bagaimana sebuah kebijakan dibicarakan, diterjemahkan menjadi instruksi, diteruskan kepada perangkat daerah, berhadapan dengan keterbatasan anggaran, bertemu dengan kepentingan masyarakat, kemudian diuji oleh kenyataan di lapangan.
Karena itu, menulis tentang kepemimpinan keduanya bukan perkara sederhana. Ada risiko subjektivitas. Ada kemungkinan tulisan dibaca sebagai pujian karena saya berada di dalam sistem.
Tetapi justru karena itulah saya merasa perlu menulis. Saya seorang antropolog. Dan seorang antropolog, menurut saya, tidak cukup hanya mengalami sebuah zaman. Ia perlu meninggalkan catatan tentang apa yang dilihatnya.
Bukan untuk mengabadikan kekuasaan. Bukan pula untuk membuat sebuah pemerintahan kebal dari kritik. Melainkan agar apa yang sedang berlangsung hari ini dapat dibaca oleh orang lain, dan, kalau perlu, diperdebatkan.
Saya memilih menulis dari posisi yang mungkin tidak sempurna: seorang insider yang berusaha mengambil jarak. Saya berada di dalam birokrasi, tetapi berusaha membaca birokrasi. Saya menyaksikan dari dekat, tetapi berusaha tidak kehilangan jarak.
Saya tahu bahwa tulisan ini tidak akan pernah benar-benar bebas dari subjektivitas. Tetapi saya juga percaya bahwa objektivitas bukan berarti tidak memiliki posisi. Objektivitas adalah keberanian untuk mengatakan: yang baik, katakan baik; yang belum selesai, katakan belum selesai; dan yang masih harus diuji, jangan buru-buru disebut berhasil.
Maka tulisan ini bukan laporan keberhasilan. Ia adalah sebuah pembacaan. Dan pembacaan selalu terbuka untuk tafsir lain.
Kota biasanya berbicara dengan keluhan. Kalau ingin mengetahui keadaan sebuah kota, jangan selalu mulai dari kantor wali kota. Pergilah ke pasar. Ke warung kopi. Ke sekolah. Ke lorong permukiman. Ke tempat pedagang kecil mencari penghidupan. Duduklah bersama orang-orang yang setiap hari berhadapan dengan kota.
Di sana kita akan mendengar suara yang berbeda dari bahasa dokumen pemerintah. Masyarakat tidak mengatakan:”Kami membutuhkan transformasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif.”
Mereka mengatakan:
βPak, kapan jalan ini diperbaiki?β
βKenapa kalau hujan air masuk?β
βBagaimana torang bisa jualan lebih laku?β
βKenapa urus surat harus pigi sana, pigi sini?β
βSampah ini siapa yang mo urus?β
Keluhan masyarakat selalu konkret. Dan justru karena konkret, keluhan itu merupakan bentuk pengetahuan sosial yang sangat penting.
Antropologi mengajarkan kita bahwa masyarakat tidak selalu menjelaskan kebutuhannya melalui konsep. Mereka menunjukkannya melalui pengalaman. Karena itu, ukuran pertama pemerintahan barangkali sangat sederhana: Apakah keluhan berubah menjadi pekerjaan?
Membaca AdhanβIndra dan politik yang bekerja
Di sinilah saya mulai melihat sesuatu yang menarik dari kepemimpinan Adhan Dambea dan Indra Gobel. Kedua tokoh ini tidak selalu datang kepada masyarakat dengan bahasa teori pembangunan. Tetapi banyak tindakan pemerintahannya justru dapat dibaca melalui berbagai teori yang dikenal dalam ilmu pemerintahan dan pembangunan.
Pemberdayaan ekonomi. Partisipasi masyarakat. Reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintahan. Transformasi ruang kota. Penguatan ekonomi lokal. Bahkan pembangunan berkelanjutan.
Semua istilah itu ada di buku. Tetapi masyarakat tidak hidup di dalam buku. Mereka hidup di dalam kota. Maka ketika UMKM diberi ruang, masyarakat tidak menyebutnya economic empowerment. Mereka menyebutnya: βAda tempat torang bajual, bacari doi.β
Ketika pelayanan dipusatkan, masyarakat tidak menyebutnya reformasi birokrasi. Mereka mengatakan: βTidak perlu ba-pindah kantor lagi, samua soada disini.β
Ketika jalan diperbaiki, masyarakat tidak menyebutnya pembangunan berbasis kebutuhan. Mereka mengatakan: βSyukur, so bagus depe jalan.β. yang menurut Prof Hafidz contoh nya jalan Palma (saat ini telah berganti nama menjadi jalan Zainal Umar Sidiki).
Di situlah saya menemukan satu kalimat yang mungkin menjadi inti dari tulisan ini: Mereka seperti memimpin tanpa terlalu banyak berteori, tetapi banyak tindakannya justru bertemu dengan teori.
Selanjutnya mari kita membaca soal Pendapatan Asli Daerah. Melihat PAD ke jalan: ketika angka kembali menjadi pengalaman.
PAD biasanya terdengar seperti bahasa laporan keuangan. Target. Realisasi. Persentase. Tetapi bagi masyarakat, PAD memiliki pertanyaan yang jauh lebih sederhana: βUang yang torang bayarkan, kembali ke torang dalam bentuk apa?β
Pemerintah Kota Gorontalo pada 2026 menargetkan PAD lebih dari Rp447 miliar. Wakil Wali Kota Indra Gobel bahkan menegaskan bahwa target itu harus diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan, bukan sekadar angka dalam dokumen. (rri.co.id)
Kalimat tersebut penting. Karena PAD pada akhirnya bukan sekadar persoalan fiskal. Ia adalah kontrak sosial. Masyarakat membayar. Pemerintah mengelola. Kemudian pembangunan harus kembali terlihat.
Digitalisasi melalui SI JONI, misalnya, memperlihatkan upaya pemerintah mengubah pengelolaan parkir menjadi lebih terukur sekaligus mengoptimalkan PAD. (bapenda.gorontalokota.go.id)
Di sini teori good governance tidak perlu dijelaskan panjang. Ia cukup dibuktikan dengan satu pertanyaan: Apakah uang publik dikelola secara lebih tertib dan kembali menjadi manfaat publik?
Mari Ketika ruang kota menjadi ruang ekonomi. Ada perubahan lain yang menarik. Kota bukan hanya kumpulan jalan dan gedung. Kota adalah ruang sosial. Di dalamnya manusia bertemu, berdagang, bernegosiasi, bergaul, mencari nafkah, bahkan membentuk identitas.
Karena itu, ketika pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada UMKM, sesungguhnya yang sedang dilakukan bukan hanya kebijakan ekonomi. Ada ruang sosial yang sedang dihidupkan.
Pemerintah Kota Gorontalo sendiri menyatakan UMKM menjadi salah satu prioritas sejak Hi. Adhan Dambea dan Indra Gobel memimpin. Pada Maret 2026, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi kota mencapai 6,8 persen dan menempatkan UMKM sebagai salah satu penggerak pentingnya. (gorontalo.antaranews.com)
Angka 6,8 persen tentu penting. Tetapi bagi seorang antropolog, saya justru lebih tertarik pada apa yang berada di balik angka tersebut. Ada pedagang. Ada keluarga. Ada warung. Ada gerobak. Ada anak yang sekolah dari hasil keuntungan orang tuanya berjualan. Ada rumah tangga yang bertahan karena usaha kecil. Di sanalah angka ekonomi memperoleh wajah manusianya.
Lain lagi kalau kita menoropong soal Pemerintah yang ingin mendekat. Pembangunan Mall Pelayanan Publik menjadi contoh lain. Targetnya jelas: berbagai layanan pemerintah dikumpulkan dalam satu tempat sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor. Pada Juli 2026, progres fisiknya sekitar 31 persen dan ditargetkan diresmikan pada 20 Februari 2027. (rri.co.id)
Sekilas ini proyek gedung. Tetapi jika dilihat dari perspektif antropologi birokrasi, persoalannya jauh lebih dalam. Ini adalah usaha mengubah hubungan antara warga dan negara. Sebab jarak antara masyarakat dengan pemerintah bukan hanya soal kilometer.
Kadang jarak itu bernama: antrean, prosedur, loket, tanda tangan, bahasa administrasi, dan meja birokrasi. Maka ketika pelayanan dipusatkan, yang hendak dipangkas bukan sekadar jarak fisik. Yang hendak dipangkas adalah jarak sosial antara negara dan warganya.
Dan kota Gorontalo tidak hanya dibangun dengan beton. Ada kecenderungan kita mengukur pembangunan melalui benda. Jalan. Gedung. Jembatan. Drainase. Kantor. Tetapi kota sebenarnya dibangun oleh tiga hal sekaligus: ruang, ekonomi dan manusia.
Karena itu, pembangunan Kota Gorontalo menarik ketika dibaca secara lebih luas. Ada upaya memperkuat PAD. Ada dorongan UMKM. Ada pembenahan pelayanan. Ada penataan ruang. Ada pembangunan infrastruktur. Dan di atas semuanya ada usaha mengubah cara pemerintah bekerja.
RPJMD 2025β2029 sendiri menempatkan Kota Gorontalo sebagai kota jasa dan perdagangan, dengan penguatan kesejahteraan, kemandirian, religiusitas, pelayanan publik dan transformasi ekonomi berbasis jasa. (bappeda.gorontalokota.go.id)
Ini menarik. Karena jika Kota Gorontalo ingin menjadi kota jasa, maka yang harus dibangun bukan hanya infrastrukturnya. Budaya melayani juga harus dibangun. Kota jasa pada akhirnya adalah kota yang membuat manusia merasa dilayani, bukan dipersulit.
Mari kita sentil sedikit soal Pendidikan dan kebudayaan, menjadi bagian yang sengaja saya tinggalkan. Ada satu wilayah yang belum ingin saya bedah panjang dalam tulisan ini yaitu pendidikan dan kebudayaan. Bukan karena tidak penting. Justru karena terlalu penting untuk diselipkan hanya sebagai satu subbab.
Pendidikan dan kebudayaan adalah tempat sebuah kota berbicara tentang masa depannya. Di sekolah, pembangunan tidak lagi berbicara tentang jalan atau gedung. Ia berbicara tentang manusia. Tentang guru. Tentang anak-anak. Tentang karakter. Tentang kebudayaan. Tentang pemerataan. Tentang pertanyaan yang jauh lebih besar: manusia seperti apa yang ingin dilahirkan oleh Kota Gorontalo?
Ada banyak hal yang saya lihat dari dekat. Ada kebijakan yang menarik. Ada kegelisahan guru. Ada harapan orang tua. Ada persoalan sarana dan prasarana. Ada hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Ada pula perubahan cara melihat sekolah.
Tetapi saya sengaja tidak menguraikannya di sini. Pendidikan dan kebudayaan membutuhkan tulisan tersendiri. Dan mungkin pada tulisan berikutnya, saya akan kembali ke sekolah, masuk lebih jauh ke ruang kelas, mendengarkan guru, melihat anak-anak, dan mencoba membaca pendidikan bukan hanya sebagai urusan administrasi pemerintahan, tetapi sebagai proses kebudayaan sebuah kota.
Untuk sementara, saya tinggalkan satu pertanyaan kepada pembaca: Ketika kita sedang membangun sebuah kota, sebenarnya manusia seperti apa yang sedang kita bangun? Jawabannya akan kita cari pada tulisan berikutnya.
Memimpin tanpa berteori bukan berarti tanpa gagasan. Mungkin ini bagian yang perlu diluruskan. Memimpin tanpa berteori bukan berarti memimpin tanpa gagasan. Justru mungkin yang dimaksud adalah kebalikannya.
Gagasan tidak selalu harus hadir dalam istilah akademik. Kadang gagasan muncul dari keluhan masyarakat. Dari jalan yang rusak. Dari pedagang yang kesulitan. Dari birokrasi yang terlalu panjang. Dari ruang kota yang tidak produktif. Dari PAD yang belum optimal. Dari sekolah yang membutuhkan perhatian. Kemudian gagasan itu diterjemahkan menjadi keputusan. Keputusan menjadi program. Program menjadi pekerjaan. Dan pekerjaan diuji oleh masyarakat.
Di situlah teori bertemu kenyataan. Dan kenyataanlah yang akhirnya menjadi hakim.
Tetapi seorang antropolog tidak boleh berhenti pada tepuk tangan. Karena itu saya tidak ingin tulisan ini berakhir sebagai pujian. Masih terlalu dini. Kota belum selesai. Pemerintahan belum selesai. Bahkan masa kepemimpinan ini sendiri masih berjalan.
UMKM yang tumbuh harus dipastikan mampu bertahan. PAD yang meningkat harus diikuti kualitas pelayanan. Infrastruktur yang dibangun harus dirawat. Digitalisasi harus diikuti perubahan budaya kerja. Mall Pelayanan Publik nantinya harus benar-benar memudahkan masyarakat, bukan sekadar memindahkan loket ke satu gedung.
Dan pembangunan ekonomi harus dipastikan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga memperlebar kesempatan bagi masyarakat kecil. Sebab membuat sesuatu terjadi adalah satu pekerjaan. Tetapi membuat sesuatu yang baik bertahan menjadi kebiasaan adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit.
Di situlah kepemimpinan sebenarnya diuji. Meninggalkan jejak. Saya kembali kepada alasan mengapa tulisan ini terasa berat untuk ditulis. Saya berada di dalam. Saya melihat dari dekat. Saya tentu memiliki keterbatasan. Tetapi justru karena itu saya tidak ingin pengalaman satu zaman ini hilang begitu saja.
Saya ingin meninggalkan sebuah catatan. Bukan monumen. Bukan pembelaan. Bukan pula kesimpulan final. Sebuah jejak. Jejak yang suatu hari boleh dibaca. Boleh dipuji. Boleh dikritik. Boleh diperdebatkan. Bahkan boleh dibantah.
Sebab bagi saya, tulisan yang baik bukan tulisan yang membuat semua orang sepakat. Tulisan yang baik adalah tulisan yang membuat orang berhenti sejenak dan bertanya: βBenarkah demikian?β
Kalau pertanyaan itu muncul, maka tulisan telah melakukan tugasnya. Dan mungkin, dari situlah antropologi menemukan kegunaannya dalam birokrasi. Bukan sekadar mengamati manusia. Tetapi membantu sebuah masyarakat membaca dirinya sendiri.
Maka saya tidak ingin mengatakan bahwa Bapak Haji Adhan Dambea dan Bapak Indra Gobel telah menghadirkan pemerintahan yang sempurna. Belum. Masih banyak pekerjaan. Masih banyak keluhan. Masih banyak yang harus dibuktikan.
Tetapi saya ingin mencatat satu hal: ada sebuah gaya kepemimpinan yang mencoba menjawab persoalan kota dengan bekerja lebih dahulu, sementara teori datang kemudian untuk menjelaskan apa yang telah dikerjakan.
Dan mungkin, pada akhirnya, itulah makna paling sederhana dari: Torang Bekeng Bae. Bukan sekadar slogan. Bukan sekadar identitas politik. Tetapi pertanyaan yang harus dijawab setiap hari oleh pemerintah: Hari ini, apa yang sudah menjadi lebih baik bagi torang?
