Legislatif

Pemkab Gorut Diminta Tak Abai Terhadap Aktivitas Tambang

×

Pemkab Gorut Diminta Tak Abai Terhadap Aktivitas Tambang

Share this article
Tak Utus Delegasi saat Dekab Gorut Konsultasi Soal PPPK di Pusat, Hendra_ Harusnya BKPP Pro Aktif - pansus lkpj - Pembentukan Koperasi Merah Putih - Pemdes pembahasan - Pemkab Gorut Diminta Tak Abai Terhadap Aktivitas Tambang
Sekretaris Komisi I DPRD Gorut, Hendra Nurdin.

Hargo.co.id, GORONTALO – Politisi Partai Nasdem, Hendra Nurdin angkat bicara terkait dengan peristiwa longsor yang menyebabkan meninggalnya tiga orang penambang tradisional di Kecamatan Anggrek.

Berita Terkait:  Perubahan APBD Gorut: Pendapatan Bertambah, Belanja Berkurang

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut mempertanyakan kesiapan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Dia juga menekankan pentingnya tindakan preventif.

“Harusnya puskesmas terdekat siap aiaga ketika sudah ada korban jiwa,” kata Hendra Nurdin saat ditemui awak media ini, Senin (21/07/2025).

Berita Terkait:  Diduga Jual Lahan Mangrove, Kades Ilangata Diadukan ke DPRD Gorut

Memang berbicara soal bencana merupakan rahasia dan takdir, namun setidaknya ketika terjadi bencana apapun bentuknya, negara harusnya hadir.

Dengan kejadian di Anggrek tersebut, Hendra Nurdin menyayangkan kurang sigapnya fasilitas kesehatan, termasuk ambulance yang tidak digunakan untuk mengevakuasi korban.

Berita Terkait:  Ranah Keimanan dan Bukan Regulasi, DPRD Kabgor Pastikan Tak akan Susun Perda Sedekah

“Harusnya ada langka preventif yang dilakukan, kasihan masyarakat,” tegasnya.

Disisi lain, terkait dengan tambang tradisional, Hendra Nurdin menilai edukasi terkait keselamatan kerja masih minim. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada penambang tradisional untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan kerja.

Berita Terkait:  Zulfikar Usira Tekankan Standar Mutu Program MBG saat Resmikan SPPG di Limboto

“Keselamatan kerja merupakan aspek utama, sehingga perlu didorong sosialisasi kepada para penambang terkait dengan safety,” ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan untuk tidak abai terhadap legalitas aktivitas pertambangan rakyat serta pengawasannya. Dengan kejadian ini, pemerintah daerah harus ada langkah dalam mewujudkan wilayah pertambanganan rakyat (WPR).

Berita Terkait:  Banggar DPRD Boalemo Usul Anggaran Media di Dinas Kominfo Harus Merata

“Akan jauh lebih baik, lebih aman dan terkontrol apabila sesuatu yang ilegal ini dapat diarahkan oleh pemerintah menjadi WPR,” jelas Hendra Nurdin.

Oleh karena itu, dengan kejadian ini, politisi partai Nasdem tersebut berharap kedepannya pemerintah akan mengambil langkah untuk lebih menata tambang rakyat.

Berita Terkait:  25 Aleg Gorut Periode 2024-2029 Dilantik, Deasy-Roni Pimpinan Sementara

“Dan menjadi cambuk juga bagi pemerintah dalam rangka menjngkatkan kesiap siagaan, agar tidak ada lagi nyawa yang melayang di lokasi tambang,” tandasnya.(Alosius)