Legislatif

Pemkab Gorut Diminta Tak Abai Terhadap Aktivitas Tambang

×

Pemkab Gorut Diminta Tak Abai Terhadap Aktivitas Tambang

Share this article
Pemkab Gorut Diminta Tak Abai Terhadap Aktivitas Tambang
Sekretaris Komisi I DPRD Gorut, Hendra Nurdin.

Hargo.co.id, GORONTALO – Politisi Partai Nasdem, Hendra Nurdin angkat bicara terkait dengan peristiwa longsor yang menyebabkan meninggalnya tiga orang penambang tradisional di Kecamatan Anggrek.

Berita Terkait:  Deasy: Potensi Daerah Besar, Pengelolaan Minim

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut mempertanyakan kesiapan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Dia juga menekankan pentingnya tindakan preventif.

“Harusnya puskesmas terdekat siap aiaga ketika sudah ada korban jiwa,” kata Hendra Nurdin saat ditemui awak media ini, Senin (21/07/2025).

Berita Terkait:  Gedung DPRD Gorut Mulai Rusak, Sekwan Surati Dinas PUPR

Memang berbicara soal bencana merupakan rahasia dan takdir, namun setidaknya ketika terjadi bencana apapun bentuknya, negara harusnya hadir.

Dengan kejadian di Anggrek tersebut, Hendra Nurdin menyayangkan kurang sigapnya fasilitas kesehatan, termasuk ambulance yang tidak digunakan untuk mengevakuasi korban.

Berita Terkait:  Sekwan DPRD Kabgor Ingatkan Bawahannya untuk Jaga Netralitas Selama Pemilu

“Harusnya ada langka preventif yang dilakukan, kasihan masyarakat,” tegasnya.

Disisi lain, terkait dengan tambang tradisional, Hendra Nurdin menilai edukasi terkait keselamatan kerja masih minim. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada penambang tradisional untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan kerja.

Berita Terkait:  Bayar THR dan TPP ASN 100 Persen, Komisi II Apresiasi Pemkab Gorontalo

“Keselamatan kerja merupakan aspek utama, sehingga perlu didorong sosialisasi kepada para penambang terkait dengan safety,” ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan untuk tidak abai terhadap legalitas aktivitas pertambangan rakyat serta pengawasannya. Dengan kejadian ini, pemerintah daerah harus ada langkah dalam mewujudkan wilayah pertambanganan rakyat (WPR).

Berita Terkait:  DPRD Pohuwato Mediasi Perseteruan Oknum Dokter Anak VS Orang Tua Pasien

“Akan jauh lebih baik, lebih aman dan terkontrol apabila sesuatu yang ilegal ini dapat diarahkan oleh pemerintah menjadi WPR,” jelas Hendra Nurdin.

Oleh karena itu, dengan kejadian ini, politisi partai Nasdem tersebut berharap kedepannya pemerintah akan mengambil langkah untuk lebih menata tambang rakyat.

Berita Terkait:  Aleg DPRD Kabgor Minta Dugaan Kasus Kades Buhu Diproses Hingga Tuntas

“Dan menjadi cambuk juga bagi pemerintah dalam rangka menjngkatkan kesiap siagaan, agar tidak ada lagi nyawa yang melayang di lokasi tambang,” tandasnya.(Alosius)