Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin meminta agar masalah perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dilingkungan Pemkab Gorontalo Utara, bisa terlaksana dengan baik.
Diketahui, untuk Kabupaten Gorut secara keseluruhan sebanyak 1.112 orang, namun hanya 362 orang saja yang diakomodir. Sehingga, hal inilah yang memicu gelombang protes.
“Pak bupati telah berjuang di pusat dan akhirnya sistem yang tadinya telah dikunci, itu dibuka kembali oleh pihak kementrian dan BKN. Kami berharap hal ini dimanfaatkan dengan baik, jangan ada lagi kegaduhan. 750 sisanya ini sudah tercover, mereka akan diinput,” tegas Hendra Nurdin.
Hendra Nurdin pun menambahkan saat ini masih ada persoalan terkait dengan tenaga pengajar swasta yang jumlahnya 60 orang, dimana status mereka belum jelas, apakah mereka akan menjadi PPPK paruh waktu atau tidak.
“Ketika mereka menerima ini, otomatis sekolah swasta dibawah naungan Kemenag akan kekurangan guru. Itu yang akan kami bicarakan lagi bersama pihak Kemenag untuk dicarikan jalan keluarnya,” tambahnya.
Hendra Nurdin berharap pemerintah daerah bisa menyiapkan langkah-langkah strategisnya, terlebih untuk guru-guru madrasah dan lainnya. Karena pasti akan kekurangan guru.
“Untuk pak Kaban BKN, diharapkan untuk dapat menginfentarisir segala permasalahan agar dapat diselesaikan. Jangan ada lagi yang ribut-ribut,” tandas Hendra Nurdin.(Alosius)
