Legislatif

Semangat Gotong Royong Harus Masuk dalam Perda KPK, Hasil Konsultasi DPRD Gorut di Kementerian

×

Semangat Gotong Royong Harus Masuk dalam Perda KPK, Hasil Konsultasi DPRD Gorut di Kementerian

Share this article
Semangat Gotong Royong Harus Masuk dalam Perda KPK, Hasil Konsultasi DPRD Gorut di Kementerian
Suasana konsultasi Ranperda KPK yang dilaksanakan Pansus di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hargo.co.id, GORONTALO – Panitia khusus (Pansus) DPRD Gorontalo Utara (Gorut) terkait dengan rancangan peraturan daerah (Ranperda) kawasan pemukiman kumuh (KPK) melakukan konsultasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berita Terkait:  Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo Soroti Lonjakan Sampah, Capai 90 Ton per Hari

Tim Pansus diterima langsung oleh salah satu Direktur Bina Teknik, Samsiar.

Menurut salah satu anggota Pansus, Windra Lagarusu bahwa pihak kementrian yang menerima pihaknya berharap agar dalam Ranperda yang tengah disusun

Berita Terkait:  Triwulan I akan Berakhir, OPD di Gorut Belum Melaksanakan Kegiatan Fisik

dapat memuat semangat gotong royong serta kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh.

“Salah satu harapan pihak kementrian yakni dalam Ranperda tersebut mengakomodir semangat gotong royong serta kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh,” ungkap Windra Lagarusu.

Berita Terkait:  Rahmat Siap Perjuangkan Hak Desa Atas Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi

Pasalnya, lanjut Ketua PKS Gorut tersebut, dalam penanganan kawasan kumuh tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja.

Seperti halnya dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta kata Windra Lagarusu, tidak hanya menjadi tanggungjawab dan beban anggaran daerah,

Berita Terkait:  Aleg Gerindra Sediakan Ambulance For Layani Warga

namun juga dengan memanfaatkan dana CSR serta pembiayaan lainnya.

“Dengan begitu penanganan kawasan tidak bergantung sepenuhnya pada APBN, dan hal seperti ini juga diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Gorut,” ujarnya.

Berita Terkait:  AKD Kabgor Resmi Terbentuk: Diluar Banggar, Tak Ada Aleg Golkar yang Jabat Ketua

Untuk saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 2011

tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan salah satu poin penting dalam revisi undang-undang adalah pembagian kewenangan daerah dalam penanganan kawasan kumuh.

Berita Terkait:  Thariq Dinilai Tak Mampu Pimpin Daerah, DPRD Diminta Bentuk Pansus Interpelasi

“Ini menjadi aspek penting yang harus masuk dalam materi perda. Untuk itu, Ranperda yang disusun di daerah diharapkan mengacu pada arah perubahan regulasi tersebut,” paparnya.

Selain itu juga keberadaan Perda menjadi syarat utama agar daerah bisa mengakses

Berita Terkait:  Jayusdi: Kebijakan Retribusi TPA Talumelito Tak Masuk Akal

berbagai program pemerintah pusat, termasuk program pembangunan 3 juta rumah.

Windra Lagarusu mengatakan agar Perda ini harus menjadi prioritas. Kementerian juga menegaskan bahwa hanya daerah yang memiliki proposal penanganan kawasan kumuh yang akan diprioritaskan dalam pengalokasian kuota program.(Alosius) 

Berita Terkait:  LPj APBD 2022 Gorut: NasDem Terima dengan Syarat, PDIP Menolak