Dalam konteks daerah terpencil, seseorang mungkin ingin bekerja keras, tetapi pilihan kerja hanya terbatas pada sektor informal dengan pendapatan tak menentu.
Anak mungkin ingin bersekolah dengan baik, tetapi fasilitas tidak memadai, sekalipun sudah sekolah belum tentu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan harus berhadapan dengan fakta pendidiknya yang juga tidak kunjung sejahtera.
Dalam situasi seperti ini, menyebut kemiskinan semata-mata sebagai akibat kemalasan menjadi tidak adil.
Mengakui adanya dimensi kultural bukan berarti melepaskan tanggung jawab negara dan sistem. Sebaliknya, pemahaman yang utuh justru menuntut kita melihat relasi timbal balik antara keduanya. Individu memang memiliki agensi. Namun agensi itu bekerja dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur.
Ada sedikit rasa lega ketika membaca beberapa artikel dan opini publik yang masih menuntut adanya peran negara dalam tragedi ini.
Setidaknya, kesadaran itu belum sepenuhnya padam. Masih ada suara yang berkata: ini bukan semata urusan keluarga. Ini soal tanggung jawab negara.
Beberapa tulisan bahkan mulai mengaitkan tragedi ini dengan prioritas anggaran pemerintah belakangan ini—misalnya penggelontoran dana besar untuk program tertentu hingga puluhan triliun rupiah untuk mendukung agenda asing, sementara di saat yang sama kebutuhan paling dasar masih luput dari jaminan yang memadai.
Namun, sebelum kita terjebak pada kemarahan sesaat terhadap satu-dua kebijakan, perlu disadari bahwa fenomena seperti ini bukan anomali. Ia justru cenderung menjadi pola dalam negara yang beroperasi dengan paradigma kapitalisme sekuler.
