Oleh: Fitrawati Usman/Mahasiswa UNG
BAGI sebagian orang, itu mungkin hanya cukup untuk sebungkus camilan sore hari. Namun di sebuah sudut desa di Nusa Tenggara Timur, angka sekecil itu berubah menjadi jarak yang memisahkan seorang anak dari bangku sekolahnya dan secara tragis, dari masa depannya.
Di usianya yang baru sepuluh tahun, seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada harus berhadapan dengan kenyataan yang terlalu berat untuk dipikul anak seusianya: ia tidak memiliki uang untuk membeli buku tulis dan pena.
Permintaan sederhana itu tak terpenuhi, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. (sumber: wartakota/tribunnews).
Peristiwa ini kemudian memicu perhatian nasional. Diskusi tentang kemiskinan, akses pendidikan, distribusi bantuan sosial, dan kesehatan mental anak kembali mengemuka.
Banyak pihak mempertanyakan: bagaimana mungkin di negeri yang beralaskan emas, seorang anak harus berhadapan dengan dinding setinggi sepuluh ribu rupiah?
Namun, di tengah gelombang empati, muncul pula suara lain, suara yang tak kalah keras di media sosial. Narasi seperti “kalau miskin jangan punya anak” segera bermunculan. Komentar-komentar itu seolah menawarkan jawaban sederhana untuk persoalan yang kompleks: salahkan orang tua. Salahkan keputusan reproduksi.
Salahkan “rahim”. Pendekatan ini problematik dalam beberapa hal Komentar “jangan punya anak kalau miskin” lahir dari logika kompetisi: siapa yang tidak mampu, tersingkir.
Kerap kali kalimat sejenis ini dilontarkan oleh mereka yang hidup dalam kecukupan dan tak sepenuhnya tersentuh oleh yang namanya kemiskinan struktural.
Padahal masyarakat yang sehat dibangun bukan semata oleh yang kuat, tetapi oleh kemampuan melindungi yang paling rentan.
