Dalam sistem kapitalisme sekuler, negara tidak berdiri sebagai penanggung jawab langsung atas seluruh pemenuhan kebutuhan individu.
Perannya lebih sering diposisikan sebagai pengatur pasar dan pengelola kebijakan fiskal, bukan sebagai penjamin kesejahteraan per individu. Sumber pendanaan negara pun sangat bergantung pada pajak dan utang.
Pajak menjadi tulang punggung penerimaan, sementara utang menjadi instrumen untuk menutup defisit ketika penerimaan tak mencukupi.
Akibatnya, negara cenderung memprioritaskan program yang memiliki dampak makro, efek politis, atau nilai elektoral yang tinggi.
Sementara kebutuhan yang tampak “kecil” tidak selalu terlihat dalam radar kebijakan nasional. Bukan karena negara tidak tahu, tetapi karena desain sistemnya memang tidak menempatkan pemenuhan kebutuhan individu sebagai poros utama.
Di sinilah korelasinya menjadi jelas: ketika struktur pendanaan bergantung pada pajak dan utang, dan orientasi kebijakan bertumpu pada pertumbuhan serta stabilitas makro, maka jaminan kebutuhan dasar sering kali bersifat residual ditangani jika ada sisa ruang anggaran, bukan sebagai prioritas absolut.
Dengan demikian, ketimpangan prioritas bukan sekadar kesalahan teknis penganggaran. Ia merupakan konsekuensi logis dari paradigma. Selama negara berfungsi dalam kerangka kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari tata kelola ekonomi dan maka tragedi akibat kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Kita tentu boleh mengkritik kebijakan tertentu. Namun kritik yang lebih tajam adalah mempertanyakan fondasi sistem yang membuat kebijakan-kebijakan semacam itu terasa “wajar”.
Sebab jika fondasinya tetap sama, maka perubahan angka anggaran tidak otomatis mengubah arah. Dan di situlah diskusi tentang tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada soal program, tetapi harus menyentuh soal sistem yang menaunginya.
