Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah untuk menyurati Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait persoalan tenaga honorer yang akan dirumahkan.
Hal ini terungkap dari rapat kerja Komisi l dengan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bagian Ortala, Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan, Selasa (6/6/2024).
Ketua Komisi l Syarifudin Bano mengatakan, total tenaga honorer di Kabupaten Gorontalo saat ini sebesar 2816 orang.
Sementara dari hasil anjab hanya untuk tenaga Kesehatan saja sudah memerlukan 1495 orang,
belum di OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Pertanian dan dinas lainnya.
“Sehingga hasil anjab dengan jumlah tenaga kontrak saat ini sangat kurang, tetapi kebijakan pusat, daerah dilarang merekrut tenaga kontrak tertanggal 28 november, sehingga ini yang hars dipikirkan daerah,” tegas Syarifudin Bano.
Lanjut dikatakannya, saat ini saja dengan jumlah 2.816 tenaga kontrak daerah masih kekurangan,
terutama di Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Dinas Pertanian, seperti para penyuluh dan OPD lainnya masih kurang.
“Jika diterapkan pemerintah pusat, tentunya berimbas pelayanan tingkat masyarakat. Di sisi lain, kita sudah terbitkan Perda pelayanan publik bidang kesehatan dan bidang Pendidikan. Kalau para honorer dikeluarkan, pasti berimplikasi pada pelayanan dan inilah yang disayangkan kepada pemerintah pusat yang membuat pemerintah daerah stres,” katanya.
“Belum lagi DAU kita dikurangi dan harus mengangkat PPPK, tetapi tidak dibarengi dengan anggaran,
akhirnya PPPK yang diangkat terbatas dan saat ini PPPK baru 816,” imbuhnya.
Jika memang akan diterapkan seperti karyawan dan system outsourching pasti ada batasannya.
“Itulah kenapa kami mendorong pemerintah daerah melakukan konsultasi dan menyurat ke Kemenpan-RB
bermohon untuk dapat meninjau kembali, karena daerah masih sangat membutuhkan tenaga honorer,” tandasnya.(*)
Penulis: Deice
