Fungsi Trotoar dalam Tata Ruang Perkotaan
Masih kata Yohanes, kota adalah ruang yang tumbuh dari keteraturan dan rasa adil.
Dalam catatan arsitektur perkotaan modern, kebijakan ruang harus dikelola dengan keseimbangan:
memberi ruang ekonomi tanpa mengorbankan hak pejalan kaki dan kualitas ruang kota.
“Trotoar adalah simbol peradaban, tempat dimana kota memperlihatkan seberapa beradab ia memperlakukan pejalan kaki.
Trotoar juga merupakan ruang demokrasi mikro, tempat setiap warga, tanpa memandang status ekonomi,
dapat berjalan di atas hak yang sama,” jelasnya.
Jika trotoar dibiarkan menjadi pasar, maka kota telah kehilangan wajahnya, kata dia.
Trotoar sejatinya bukan ruang dagang, melainkan ruang hak, ruang hidup bagi pejalan kaki, difabel, anak-anak,
dan lansia dan sebuah infrastruktur sosial yang menjamin mobilitas warga tanpa hambatan.
“Landasan hukumnya juga jelas. Yakni, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 ayat 1, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebarangan, dan fasilitas lain,” papar Yohanes.
Sementara itu, dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan,
tidak ada satu pun klausul yang mengizinkan aktivitas perdagangan di trotoar, baik permanen maupun temporer. “Penafsiran bahwa berjualan malam hari tidak melanggar jelas keliru secara hukum dan tata ruang,” kata dia.
Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan tempat layak bagi PKL tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Dengan demikian, Yohanes bilang, fungsi trotoar bersifat eksklusif untuk pejalan kaki, bukan aktivitas komersial apa pun.(Rls)
