Legislatif

Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Gorut Rampung, Rahmat: Semuanya Sesuai Kajian

×

Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Gorut Rampung, Rahmat: Semuanya Sesuai Kajian

Sebarkan artikel ini
Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Gorut Rampung, Rahmat_ Semuanya Sesuai Kajian
Pembahasan Pansus LKPJ bersama pihak eksekutif yang terkait.

Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) telah merampungkan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Utara tahun anggaran 2023.

Berita Terkait:  Lanjutan Pekerjaan Jalan Bypass Gorut, PU-Kontraktor Diminta Maksimal

Hal itu sebagaimana disampaikan ketua panitia khusus (Pansus) LKPJ Bupati Gorut, Rahamat Lamadji.

“Untuk pembahasannya (Rekomendasi) telah selesai, dan saat ini menunggu rekomendasi terhadap perbaikan penulisan yang tengah dilakukan oleh tim ahli DPRD Gorut,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Deasy Ingatkan Soal Batas Waktu Pelaksanaan Program

Lebih lanjut dikatakan bahwa terkait dengan rekomendasi yang disampaikan sebelumnya semuanya telah dicatat dan akan disampaikan dalam bentuk dokumen.

“Dan tentunya ini diharapkan akan menjadi perhatian tersendiri dan diseruisi dalam rangka perbaikan daerah kedepannya,” ungkap Rahmat.

Berita Terkait:  Tuntaskan Sengketa Lahan Pelabuhan Anggrek, Dekab Gorut akan Bentuk Pansus

Apa yang menjadi rekomendasi tersebut, menurut Rahmat, bukan hanya sebatas seruan yang ingin disampaikan, namun rekomendasi tersebut berdasarkan sebuah kajian yang didasarkan pada dokumen LKPJ yang disampaikan sebelumnya.

“Kajian ini yang kemudian menjadi sebuah rekomendasi yang juga didasarkan pada regulasi yang berlaku dan belum terlaksana secara maksimal di daerah,” terangnya.

Berita Terkait:  Fraksi Golkar Gorut Siap Kaji LKPJ Bupati

Seperti halnya bagi hasil dari retribusi yang sampai saat presentase, belum memenuhi apa yang diamanatkan dalam regulasi.

“Sehingga pihak pansus memasukannya dalam rekomendasi dan menjadi atensi untuk diperjuangkan,” tegasnya.

Berita Terkait:  Terkait Kondisi Gorut, Deasy: Pihak Eksekutif Tak Mau Terbuka

Terhadap hal lainnya juga yang menjadi atensi dan direkomendasikan kata Rahmat,

pada dasarnya itu untuk daerah dan masyarakat juga, agar dalam pelaksanaan pembangunan dapat maksimal dirasakan.

“Sama halnya dengan penetapan target PAD (Pendapatan asli daerah) yang harus lebih rasional dan berdasarkan atas kajian dan juga hitungan yang realistis, agar tidak hanya sekedar menetapkan target, namun capaiannya juga maksimal,” ujarnya.

Berita Terkait:  Banyak Aspirasi di Reses Tak Bisa Diakomodir, Ketua DPRD Boalemo Minta Maaf

Hal ini juga dalam rangka keseimbangan antara pendapatan dan belanja, karena penetapan pendapatan sangat mempengaruhi dan berdampak pada belanja daerah.

“Ketika ini terjadi ketimpangan, maka dampaknya luar biasa dan itu sudah kita rasakan saat ini,” tandasnya.(*)

Berita Terkait:  Tingkatkan Pelayanan Publik, Komisi I DPRD Kabgor Gelar Rapat Evaluasi Internal

Penulis: Alosius M. Budiman