Legislatif

Windra: RPJMD Pemersatu Visi-Misi Politik DPRD dan Kepala Daerah

×

Windra: RPJMD Pemersatu Visi-Misi Politik DPRD dan Kepala Daerah

Share this article
Windra: RPJMD Pemersatu Visi-Misi Politik DPRD dan Kepala Daerah
Anggota DPRD Gorut, Windra Lagarusu.

Hargo.co.id, GORONTALO – Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harusnya menjadi ruang pemersatu antara visi politik DPRD dengan visi dan misi kepala daerah.

Berita Terkait:  Ketua DPRD Kabgor Apresiasi Penyelenggaraan Turnamen Timuato Cup

Untuk mewujudkannya tidak cukup dengan pertemuan formal saja, namun juga perlu komunikasi yang intensif dengan para anggota DPRD melalui forum atau pertemuan.

Hal itu disampaikan aleg PKS DPRD Gorut, Windra Lagarusu saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD 2025-2030.

Berita Terkait:  Warga Kecamatan Monano Usul Pembangunan Jalan dan Pengembangan Wisata ke Aleg Gorut

Windra Lagarusu yang hadir dalam forum tersebut, mewakili unsur pimpinan, juga menegaskan soal pokok-pokok pikiran DPRD.

Menurutnya, sinergitas antara eksekutif dan legislatif harus ada.

Berita Terkait:  Ranperda APBD Kabgor 2025 Mulai Dibahas

Lebih lanjut dikatakan bahwa terhadap Pokir tersebut perlu untuk diluruskan. Berbicara pokir, itu bukan kepentingan para wakil rakyat, namun pokir berasal dari rakyat.

“Pada saat reses, ada aspirasi rakyat yang disampaikan kepada wakil rakyat. Artinya dalam konteks pembangunan, sejatinya pokir setara dengan program kepala daerah,” tegasnya.

Berita Terkait:  Ramsi Sondakh Pertanyakan Kinerja Sekretaris Dinsos Kabgor, Buntut Aksi Penodongan Pistol

Sehingga perlu komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD.

“Antara program prioritas daerah dengan aspirasi nyata rakyat yang disampaikan melalui DPRD perlu untuk disatukan. Mengingat juga perbedaan dinamika di masing-masing wilayah pemilihan,” jelas Windra Lagarusu.

Berita Terkait:  Gelar Rapat Evaluasi, Komisi III DPRD Gorut Bahas Kerjasama antara Pemkab dengan PT. GAB

Proses penyatuan tersebut, kata Windra Lagarusu, harus dilakukan saat pembahasan RPJMD. Selain itu, juga soal optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian dari DPRD, dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampuh.

“Ini yang perlu digaris bawahi, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kemampuan fiskal terutama melalui objek-objek yang potensial dan telah ditentukan,” ujarnya.

Berita Terkait:  Jelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Keswan Diminta Perketat Pengawasan Hewan

Tentunya apa yang disampaikan tersebut kata Windra Lagarusu merupakan kepentingan rakyat,

dan sesuai dengan kelembagaan politik, maka pendekatan yang dilakukan juga merupakan pendekatan politik.

Berita Terkait:  Pembahasan Dua Ranperda Ditunda, Fitri: Menunggu Penetapan RPJMD

Terhadap penyampaian tersebut, Bupati Gorontalo Utara menyambut baik dan menanggapi secara positif

atas keterlibatan aktif dalam rangka mensukseskan program pembangunan kedepan.(Alosius) 

Berita Terkait:  Iskandar Warning Kontraktor Proyek Revitalisasi Irigasi Desa Pone