Hargo.co.id, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali membuat gebrakan. Kali ini bukan melalui program baru, melainkan dengan mengungkap dugaan praktik mafia obat yang terjadi di dua rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS) dan RS Otanaha.
Pengungkapan tersebut disampaikan Adhan usai memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Rabu (25/3/2026), di Bandhayo Lo Yiladia.
Menurut Adhan, praktik ini melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di dua rumah sakit tersebut. “Di Aloei Saboe tiga orang, di RS Otanaha dua orang,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia kemudian membeberkan modus yang digunakan. Diduga, ada permainan dalam pengadaan obat-obatan yang mendekati masa kedaluwarsa.
Obat yang hanya memiliki sisa masa pakai sekitar enam bulan dibeli dari vendor dengan harga sangat murah, sekitar 20 persen dari nilai sebenarnya. Namun, dalam proses administrasi, pihak rumah sakit tetap membayarkan tagihan sebesar 100 persen kepada vendor.
“Saya tidak sengaja ketemu dengan pemberi informasi, sudah bertahun-tahun praktik ini. Jadi kalau ada obat yang tinggal enam bulan kadaluarsa, oleh vendor dijual ke mereka 20 persen, kemudian dibayar 100 persen oleh RS. Jadi kalau obat harganya Rp1 miliar, mereka punya Rp800 juta,” jelas Adhan.
Adhan juga menduga kuat adanya keterlibatan pihak vendor sebagai penyedia obat dalam praktik tersebut. “Vendornya kemungkinan terlibat,” tambahnya.
Merespons temuan ini, Adhan mengaku geram dan langsung mengambil langkah tegas. Ia telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan obat di kedua rumah sakit tersebut.
Tak hanya berhenti pada audit internal, Adhan memastikan kasus ini akan dibawa ke ranah hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Saya minta Inspektur mengaudit, kalau terindikasi hukum, diserahkan ke pihak yang berwajib. Dan yang terlibat saya akan pindahkan ke Dikes,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa sejumlah petugas yang diduga terlibat mengalami peningkatan kekayaan yang mencolok dalam beberapa waktu terakhir, bahkan ada yang telah memiliki lebih dari satu apotek.
Kasus ini pun menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Gorontalo, sekaligus peringatan keras terhadap praktik penyimpangan di sektor pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan.(Ndi)
