Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo dibawah kepemimpinan Marten Taha sebagai wali kota dan Ryan F. Kono sebagai wakil wali kota berhasil mencatatkan sejarah dalam hal pengendalian inflasi.
Ya, semenjak Kota Gorontalo jadi sebuah daerah otonom, nanti di era Marten dan Ryan, inflasi Kota Gorontalo berhasil menempati posisi terendah se-Indonesia. Ini berdasarkan data inflasi bulan September tahun 2023 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menyebutkan, inflasi Kota Gorontalo ada diangka 1,16 persen.
“Tadi diumumkan pada Rakornas, angka inflasi kita paling terendah se-Indonesia, yakni 1,16 persen. Alhamdulillah, Kota Gorontalo paling terendah, baik itu di skala kota maupun kabupaten,” ucap Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, ketika dihubungi awak media, Selasa (3/10/2023) melalui sambungan telepon seluler.
Perlu diketahui, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia dengan cara melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.
Jika dilihat dari definisinya, pengendalian inflasi tentu membutuhkan upaya dan strategi yang harus dilakukan pemerintah agar harga barang dan jasa bisa terkendali.
Di Kota Gorontalo misalnya, pemerintah setempat melakukan berbagai cara agar inflasi tidak naik, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.
“Ini berkat konsistensi pelaksanaan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” tutur Marten.
“Pertama, ketersediaan pasokan. Jadi kita menjamin kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak terjadi gejolak harga. Kita selalu lihat, barang apa saja yang memicu inflasi. Selama ini, di Kota Gorontalo yang memicu itu cabe, bawang merah, tomat, ikan, bawang putih, beras, gula pasir, minyak goreng, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Disamping itu, tambah Marten, yang bersifat administered price, yaitu harga misalnya tiket pesawat, rokok, biaya kuliah, serta barang lainnya.
Kedua, lanjut Marten, keterjangkauan harga. Menurutnya, meski stok tersedia, namun apabila harga mahal, maka masyarakat akan kesulitan menjangkaunya. Karena diketahui bersama, daya beli masyarakat sangat terbatas. Untuk itu, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif.
“Ketiga, adalah kelancaran distribusi. Kota Gorontalo yang merupakan bukan daerah penghasil. Kami melakukan tracking terhadap daerah yang produsen untuk membangun kerjasama. Di mana rica tumbuh, tomat tumbuh, kita tracking. Setelah kita dapat daerah produsennya, kita buat MoU dengan mereka. Kalau kita sudah mengalami kekurangan stok, OPD teknis akan meminta distribusi,” jelas Marten panjang lebar.
Terakhir, lanjut Marten adalah komunikasi efektif. Dia bilang, komunikasi efektif adalah startegi yang tidak kalah penting, baik itu komunikasi dengan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.
“Inflasi terkendali tak lepas dari kerja keras semua pihak, utamanya masyarakat. TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) kota dan provinsi, dan khususnya Bank Indonesia (BI) yang selama ini membantu kami dalam hal membagikan bibit cabe kepada warga masyarakat,” kunci Marten.(*)
Penulis: Rendi Wardani Fathan
