Legislatif

Lukum Diko: Energi Semangat Bupati Gorut Mulai Berubah

×

Lukum Diko: Energi Semangat Bupati Gorut Mulai Berubah

Sebarkan artikel ini
Lukum
Anggota DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko. (Dok. Pribadi/Facebook)

Hargo.co.id, GORONTALO – Aleg Golkar, Lukum Diko meminta tanggungjawab secara utuh dari seorang Bupati Gorut, Thariq Modanggu atas kondisi dan isu terkait keberadaan daerah saat ini terutama soal kondisi keuangan daerah.

Berita Terkait:  Gebyar Ketupat di Boliyohuto, Sladauri: Upaya untuk Melestarikan Budaya

badan keuangan

Lukum juga meminta agar ada kerahasiaan daerah yang harus dijaga agar tidak keluar dari lingkaran blok plan atau areal kantor bupati.

Hal tersebut disampaikan oleh Lukum saat pelaksanaan Rapat paripurna KUA-PPAS tahun 2024, baru-baru ini.

Berita Terkait:  Kasus DBD Diprediksi Meningkat, Sladauri: Gencarkan Sosialisasi dan Tindakan

badan keuangan

Saat itu lukum melakukan interupsi dan meminta kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama disampaikan soal kondisi semangat sesama aleg dan juga Pemkab Gorut yang menurun, tidak seceria sebelumnya.

“Untuk menyampaikan setuju saja, rahang teman-teman tidak mau terbuka,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Pekan Depan, Dekab Gorut Kembali Bahas Ranperda BMD

Ia menambahkan, sesuai dengan perkembangan daerah yang diikuti oleh pihaknya,

ada isu yang berkembang terkait dengan gaji ASN dan anggota DPRD yang terancam tidak akan terbayarkan.

“Terhadap hal ini, diharapkan Pak Bupati untuk dapat mengevaluasi benar tidaknya. Terlepas benar tidaknya, ini rahasia kedalaman, tidak perlu dipublikasikan ini rahasia daerah tidak perlu dipublikasikan keluar blok plan,” tegasnya.

Berita Terkait:  DPRD Gorut Terus Perjuangkan Upah Bagi Honorer Satpol PP

Berikutnya soal isu PTT yang lagi hangat kata Lukum, walaupun ini merupakan perintah kementerian pusat,

namun yang merasakan dampaknya adalah pemerintah daerah.

“Kami rindu sosok Thariq Modanggu yang setelah jadi bupati energinya luar biasa datang kesemua OPD. Tapi, hari ini berubah, yang tentunya secara politik merugikan,” ujarnya.

Berita Terkait:  Ikut Bahas LKPJ APBD 2022, Tiga Fraksi DPRD Kabgor Berubah Pikiran ?

Satu hal lagi yang disoroti Lukum soal Dinas Sosial yang tidak mampu melakukan pendampingan dan memfasilitasi pihak Kementrian Sosial beberapa waktu lalu, dengan alasan tidak ada mobil.

“Evaluasi secara menyeluruh dan spesifik, mampu atau tidak dan ini harus diberlakukan secara sama rata,” tandasnya.(*) 

Berita Terkait:  Pengarsipan Dokumen Daerah, Safrudin: Harus Ada Payung Hukum

Penulis: Alosius M. Budiman